- VIVA.co.id/shintaloka Pradita Sicca
VIVA.co.id – Kementerian Perdagangan menyoroti kondisi pasar tradisional Indonesia di berbagai daerah yang kurang nyaman untuk menjadi pusat transaksi jual beli. Khususnya, pasar yang tidak menggunakan dana retribusi pasar yang dipungutnya untuk meningkatkan fasilitas bagi para pedagang dan konsumen.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun meminta kepada beberapa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari beberapa daerah Indonesia, untuk memberikan perhatiannya kepada alokasi dana retribusi pasar.
"Pasar rakyat kita sudah kumuh, bau bocor, harga barang mahal. Kalau begitu, siapa yang mau datang? Apa semua itu akan kita perbaiki secara serentak? Tidak mungkin, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak akan mampu," ujar Enggar di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada Rabu 22 Maret 2017.
Karena itu, pemerintah daerah diminta bekerja lebih untuk memperhatikan alokasi dana retribusi pasar untuk digunakan selayaknya untuk perbaikan pasar.
"Retribusi terlalu kecil silakan ditingkatkan. Kalau Rp500, masyarakat tidak jadi soal. Kalau naik tinggi, tapi tidak ada perubahan itu akan buat masyarakat marah. Pasar Sindu di Denpasar itu jadi contoh baik. Bersih dan kenaikan transaksinya sampai 300 persen," ungkapnya.
Saat ini, ia mengungkapkan pihaknya tengah merancang formulasi agar retribusi pasar dapat dilakukan pemerikasaan oleh Badan Pegawasan Keuangan (BPK). Karena, memang ada korelasi antara alokasi dana untuk pelayanan kebersihan dengan peningkatan transaksi yang ada.
Selanjutnya, untuk menghadapi bulan puasa, ia pun mengimbau para pemerintah daerah untuk memantau kenyamanan pasar bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok.
Ia meminta, agar tidak ada lagi lapak-lapak di depan pasar. Ke depannya, katanya, pasar harus dijalankan dengan manajemen yang modern. (asp)
