- VIVA.co.id/ Chandra Gian Asmara
VIVA.co.id – Langkah Direktorat Jenderal Pajak – yang pekan lalu meluncurkan prototipe kartu Kartin1 – menuai kritik. Dengan kartu itu, Ditjen Pajak berambisi mengintegrasikan sejumlah kartu yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat, seperti e-KTP, NPWP, dan SIM.
Namun, lembaga Center for Indonesia Taxation Analysis, menilai langkah itu cenderung terburu-buru. “Saya kira peluncuran Kartin1 terlalu cepat. Timing-nya tidak tepat,” jelas Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, Jakarta, Senin 3 April 2017.
Prastowo memandang, secara garis besar peluncuran prototipe tersebut merupakan ide yang cukup baik. Namun secara timing (waktu) dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, peluncuran kartu pintar tersebut tidak terlalu tepat.
Apalagi, Ditjen Pajak bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membentuk single identity dan business profile, dengan menyatukan Nomor Identitas Kepabeanan dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang bertujuan untuk memberikan pemberlakuan yang proporsional terhadap pengguna jasa berdasarkan tingkat kepatuhan.
“Bukannya menjadi meyakinkan, tapi malah meragukan. Secara kelembagaan, apakah itu bisa jalan?,” katanya.
Di samping itu, Prastowo pun menggaris bawahi, jaminan hukum dari pemilik kartu, apabila nantinya Kartin1 menggabungkan seluruh identitas para pemilik dari instansi lainnya. Maka dari itu, sebelum resmi diluncurkan, diperlukan perhatian kecil dari pemerintah.
Sebagai informasi, Kartin1 rencananya akan diterbitkan pada Juli 2017 mendatang. Sebelum itu, Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi lainnya yang berminat untuk bergabung dalam Kartin1. (ren)
Banyaknya Bagi-bagi Bantuan dari Jokowi di Banten
Mulai dari SKTP, KIP, PKH hingga bantuan nontunai.
