- ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia membutuhkan dana, setidaknya senilai Rp5.500 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam jangka lima tahun masa pemerintahan.
Namun, dana tersebut tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hanya mampu mengucurkan Rp1.500 triliun.
Akhirnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merevisi kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional menjadi di angka Rp4.700 triliun. Hal ini dibeberkan Bappenas, dalam perhelatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017 di Hotel BIdakara, Jakarta.
“Kami sudah koreksi. Porsi APBN sepertiga, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 25 persen. Sisanya itu harus didorong swasta dan KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha),” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rabu 26 April 2017.
Ia menjamin, pemangkasan pendanaan infrastruktur tidak akan mengurangi kualitas dari pembangunan. Sebab, mantan Menteri Keuangan itu menegaskan, kali ini pemerintah akan lebih fokus dalam merencanakan pembangunan infrastruktur prioritas di sisa era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Jenis infrastrukturnya yang dikurangi, karena pertumbuhan kita tidak setinggi yang diharapkan. Kami harus mengurangi infrastruktur dan fokus kepada yang lebih prioritas,” ujar Bambang.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara pun tak memungkiri, dibutuhkan dukungan dari sektor investasi, demi mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, Presiden pun menekankan, agar setiap rupiah yang berhasil dijadikan infrastruktur, mampu memberikan manfaat bagi perekonoman nasional.
“Tidak ada jalan lain, kecuali investasi dan mendapatkan investor,” tutur Jokowi, sapaan akrab Presiden. (asp)
PR Pemerintah: Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target RPJMN 2020-2024
Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
