Keresahan Pengusaha pada Masa Amnesti Pajak
VIVA.co.id – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani menceritakan keresahan para pengusaha ketika masa pelaksanaan program amnesti pajak. Selama sembilan bulan terakhir masa pelaksanaan, dia mengaku khawatir apabila program yang diluncurkan para pertengahan tahun lalu itu justru mendulang kegagalan.
“Saya sangat resah. Karena kalau gagal, bukan hanya Apindo, cacatnya bisa dibawa ke Presiden,” kata Haryadi, saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.
Namun, akhir dari pelaksanaan program tersebut justru di luar dugaan. Presiden Joko Widodo pun berulang kali menyebut bahwa pelaksanaan program amnesti pajak pemerintah merupakan yang terbaik di dunia. Bahkan, realisasi akhir fasilitas tersebut pun menjadi yang terbaik dibandingkan negara lainnya.
Haryadi pun mengaku lega karena program yang didukung oleh kalangan pengusaha itu menuai kesuksesan. Namun, dia menegaskan, sinergi antara para pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan lainnya belum usai. Berbagai tantangan untuk mematenkan regulasi pun masih harus terus dilakukan.
“Sinergi ini harus berlanjut, dan itu adalah suatu hal yang sangat baik. Terima kasih kepada jajaran Ditjen Pajak dengan keikhlasannya dan keterbukaan komunikasi, sehingga usulan kami bisa diterima. Itu yang kami hargai, karena sebelumnya pemerintah dan Ditjen Pajak membuat regulasi pasti mendahulukan penerimaan,” katanya.
Menurut Haryadi, keberhasilan program amnesti pajak tidak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan. Namun, Haryadi menyebut satu sosok yang selama ini berada di balik kesukessan amnesti pajak. Ia merupakan sosok yang selama ini berada di lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Satu tokoh yang mendukung, adalah Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman). Waktu itu Pak Luhut di KSP (Kepala Staf Kepresidenan). Kalau tidak ada Pak Luhut, saya juga tidak yakin berhasil,” ujarnya.
Nasib Pekerja Outsourcing Berubah, Ini Aturan Baru soal Kontrak dan Pesangon
Aturan mengenai pekerja alih daya atau outsourcing ikut berubah setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan baru tersebut…
