Hampir Setengah Abad Kebijakan Beras Tak Tersentuh
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Dewan Ketahanan Pangan mendesak pemerintah segera memperbaiki alur kebijakan beras yang hampir setengah abad tidak berubah. Saat ini, merupakan momentum tepat untuk melakukan perubahan.
"Kita harus introspeksi. Sejak 1969 dari hulu ke hilir, tidak ada yang tersentuh. Jadi bagaimana merakit ulang kebijakan yang sudah bertahan hampir setengah abad," kata Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, Jakarta, Sabtu 29 Juni 2017.
Sebagai langkah awal, Khudori menjelaskan, pemerintah bisa mulai memetakan beras mana yang saja yang sesuai dengan kriteria medium maupun premium. Sebab menurutnya, kualitas padi yang dihasilkan di tiap daerah berbeda-beda.
Dalam hal ini, katanya, peran Satuan Tugas Pangan yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan aparat kepolisian sangat krusial. Dengan adanya aturan main, maka tentu bisa meminimalisisasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jadi Oktober-Maret produksi lagi besar-besarnya bisa mencapai 65 persen. Produksi banyak, harga lebih rendah. Cocok untuk beras medium. Di April-September, itu kira-kira 25-39 persen dari produksi nasional. Ini bisa masuk ke premium," ujarnya.
Berkaca dari era kepemimpinan sebelumnya, maka dari itu pemerintah diharapkan lebih mencermati persoalan beras yang terjadi akhir-akhir ini. Peran sejumlah pemangku kepentingan terkait, diperlukan untuk tetap memantau dari sisi pelaksanaan.
"Ujung-ujungnya, kalau pemerintah tidak bisa kendali kan harga, belajar dari pengalaman pemerintah sebelumnya, bukan tidak mungkin pemerintahan bisa jatuh karena tidak mampu kelola beras," tegasnya.
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Bapanas Setop Sementara Izin PSAT
Bapanas menghentikan sementara izin edar beras fortifikasi setelah 25 dari 27 merek diduga melanggar ketentuan administrasi, mutu, dan kandungan gizi.
