Menko Darmin: Utang Naik Jangan Dianggap Masalah Besar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Sumber :
  • Agus Rahmat/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kondisi utang pemerintah RI yang terus naik jangan dianggap sebagai masalah yang besar. Sebab, utang yang diambil setiap tahun berguna untuk menggerakkan perekonomian.

img_title Aturan Baru! Bayar Utang Pajak Kini Dahulukan Pokok Sebelum Denda

Mengutip data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga pertengahan tahun mencapai Rp3.706,52 triliun. Utang tersebut, naik Rp34,19 triliun dibandingkan utang Mei 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Oleh karena itu, cara mengukurnya adalah jangan karena naik utang dianggap sudah masalah besar. Yang penting utang dipakai untuk menggerakkan (ekonomi), bangun infrastruktur, industri dan lain-lain," kata Darmin di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017.

img_title Utang Baru Pemerintah Tembus Rp494,3 Triliun hingga September 2026, Suahasil Hati-hati Terbitkan SBN

Darmin melanjutkan, kenaikan kondisi utang Pemerintah bukan hanya digunakan untuk infrastruktur, meski pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Ada sektor lain yang difokuskan oleh pemerintah.

"Pemerintah tidak hanya fokusnya infrastruktur itu, walaupun pemerintah mengutamakan infrastruktur. Kenapa, karena memang itu yang paling tertinggal di kita," kata dia. 

img_title Ray Dalio Peringatkan Krisis Utang di 2029, Bebannya Tembus US$40 Triliun!

Mengenai utang RI yang hampir menyentuh angka Rp4.000 triliun itu, mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun mengatakan bahwa itu merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.

"Soal utang, enggak bikin apa-apa pun kita harus bayar utang banyak. Bukan pemerintahan ini saja yang bikin itu. Tapi sudah ada dari sebelumnya," ujarnya. (ase)

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (tengah)

Terungkap! Bupati Klaten Diduga Terima Fee Rp2 Miliar Lebih, Uangnya untuk Bayar Utang Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggunakan uang hasil dugaan korupsi untuk membayar utang Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
17 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut