Kominfo Soroti Rendahnya Kualitas Layanan Facebook
- VIVA.co.id/Afra Augesti
VIVA.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai, respons Facebook atas layanan mereka kurang memuaskan. Berdasarkan data Kominfo, Indeks Tingkat Layanan atau Service Level Index milik Facebook masih rendah dibandingkan dengan pemain aplikasi berbasis internet lainnya.  Untuk itu, Kominfo memandang Facebook perlu meningkatkan Service Level Index.
"Kalau kami rata-rata selama 2016-2017, respons permintaan pemerintah untuk Facebook 49,3 persen, untuk Instagram 43 persen. Itu yang kami ingin tingkatkan, yang lain saja sudah mendekati 70 persen," ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.
Pria yang akrab disapa Semmy ini mengakui, memang untuk meningkatkan SLI tersebut perlu secara bertahap. Tapi dia mengharapkan Facebook bisa mempercepat proses peningkatan SLI mereka. Secara umum, Kominfo menginginkan SLI para pemain aplikasi berbasis internet atau Over The Top, tidak hanya bertahan pada angka 50 persen maupun 70 persen saja. Semmy ingin, pemain OTT benar-benar menjalankan SLI sampai 100 persen.Â
"Kami ingin melihat mereka ada progres dan itikad baik untuk memperbaiki dan meningkatkan SLI. Itu yang kami evaluasi dari waktu ke waktu bagaimana layanan mereka, respons mereka terhadap ketentuan yang ada di Indonesia," ujar mantan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tersebut.Â
Kominfo dan Facebook mengadakan pertemuan pada Rabu 2 Agustus 2017. Pertemuan itu membicarakan rencana Facebook untuk meresmikan kantor mereka di Indonesia pada Agustus 2017. Selain itu, lembaga pemerintah dan media sosial itu membahas penanganan konten hoax, konten radikal dan konten yang bertentangan di Indonesia. Soal pengendalian konten-konten negatif, Facebook melaporkan ke Kominfo, mereka sudah memiliki fitur baru mengenali konten khusus di Indonesia. (mus)
Â
Meta Nonaktifkan Ratusan Ribu Akun, Facebook Jadi Sorotan!
Meta nonaktifkan 184 ribu akun anak di Facebook dan Instagram sebagai bagian dari penerapan PP Tunas. Pemerintah juga menyoroti perlindungan anak di media sosial.
