- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyayangkan persoalan ketersediaan lahan yang saat ini masih menjadi persoalan di beberapa daerah. Di saat negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, Indonesia justru masih berurusan dengan persoalan sertifikasi lahan.
“72 tahun kita merdeka, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga,” kata Jokowi, sapaan akrab Presiden, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Akibat persoalan sertifikasi lahan, sampai saat ini masih ditemukan adanya sengketa lahan, baik antar warga, antar warga dengan korporasi, atau bahkan antarwarga dengan pemerintah. Padahal, permasalahan ini seharusnya bisa segera diselesaikan.
Maka dari itu, pemerintah melalui kebijakan pemeretaan ekonomi yang berkeadilan berupaya mempercepat sertifikasi lahan yang saat ini sudah mencapai 250 ribu bidang. Tak hanya itu, pemerintah pun telah menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat.
"Dan sudah memberikan 707 ribu hektare kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif,” katanya.
Selain itu, pemerintah pun saat ini tengah menjalankan program perhutanan sosial, untuk rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan demi kesejahteraan. Belum lagi, hal ini ditambah dengan program kerakyatan yang dijalankan pemerintah.
“Utamanya Program Keluarga Harapan, Program Perlindungan Nelayan, percepatan pembangunan rusunawa, dan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.” (mus)
Jokowi Sebut Pemimpin Indonesia Masa Depan Harus Berani Tidak Populer
Presiden Jokowi mengatakan tantangan bangsa Indonesia ke depan tidaklah mudah. Menurutnya, pemimpin bangsa penerusnya nanti harus berani tidak populer
