- Dokumen Kemenristek
VIVA.co.id – Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN diklaim telah mampu menurunkan kebutuhan belanja impor pemerintah, khususnya di bidang perangkat teknologi. Tak tanggung-tanggung, penurunannya sampai US$2,8 miliar atau Rp37,3 triliun.
Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail MT, di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017. Angka tersebut dihitung mulai dari 2014 sampai 2016.
"Belanja impor di Indonesia turun signfikan untuk handphone, komputer dan tablet. Total di 2014 belanja impornya sekitar US$3,5 miliar setahun. 2015, turun menjadi US$2,2 miliar dan tahun lalu menjadi US$733 juta," ujar Ismail.
Selama dua tahun, proses pemeriksaan TKDN untuk ketiga perangkat itu mencakup pengujian dan kendali kualitas (quality control) serta pengemasan (packaging). Tahun ini, prosesnya akan ditingkatkan lagi tak hanya mencakup ketiga hal itu tapi juga aksesori, serta teknologi penyusunan komponen atau surface mount technology. Tahun berikutnya ditingkatkan lagi ke bagian lainnya, sampai akhirnya 2020 bisa tercapai kemandirian lokal lebih dari setengahnya.
"Di sini kita tidak bisa turun lagi. Setidaknya karena dua hal, yakni komponen layar dan baterai. Produksi keduanya tidak ada di Indonesia. Makanya mulai dari sekarang kita mau undang pabrikan untuk kedua komponen itu agar nilai belanja impornya bisa lebih turun lagi," ujar Ismail.
Ismail menuturkan, selama ini Indonesia hanya memiliki pabrikan baterai untuk otomotif, bukan untuk gawai, begitupun dengan pabrikan layar. Belum ada yang bisa memproduksi layar televisi, ponsel, komputer dan lainnya di Indonesia.
TKDN pun, kata Ismail, nantinya akan menyasar industri 5G dan internet of things (IoT). Oleh karena itu, terlebih dulu mereka akan membuat roadmap IoT dengan mengundang banyak pemangku kepentingan terkait. Salah satu bahasan roadmap itu adalah besaran TKDN yang bisa diserap.
"Jumlah pasar IoT besar. Intinya disensor. Harus ada pabrik yang menyiapkan sensor radio untuk perangkat IoT di Home Appliances untuk bisa digunakan di pasar Indonesia.” (mus)
Indonesia Diminta Belajar dari Inggris dan Turki
Indonesia bisa belajar dari Austria, Prancis, Hungaria, Italia, Portugal, Spanyol, Turki, dan Inggris yang telah menerapkan Digital Services Task (DST) untuk layanan OTT.
