KPK Minta Garuda Indonesia Lebih Transparan

Ilustrasi Pesawat Garuda.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Garuda Indonesia transparan dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Permintaan tersebut disampaikan KPK dalam pertemuan bersama Dirut PT Garuda Indonesia, Pahala N Mansury di kantor KPK, kemarin. 

img_title Mensos Gus Ipul Datangi KPK, Konsultasi soal Pengadaan Sekolah Rakyat

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pertemuan itu fokus membahas mengenai tata kelola perusahaan tersebut. Dalam pertemuan, KPK merekomendasikan pengadaan barang di PT Garuda itu dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ada rekomendasi yang diberikan, yakni pengadaan yang tranparan serta akuntabel," kata Yuyuk di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 September 2017. 

img_title Eks Dirjen Aptika Kominfo Didakwa Terima Suap Rp6 Miliar di Kasus Korupsi PDNS

Sementara itu usai pertemuan tersebut, Pahala mengakui, pihaknya menerima berbagai masukan dari KPK, salah satunya mengenai proses pengadaan. Rekomendasi tersebut dipastikan akan jadi acuan Garuda dalam memperbaiki kebijakan ke depannya.  

"Kami lebih audensi dengan KPK bagaimana Garuda Indonesia ke depan bisa memiliki progres lebih baik, prosedur policy ya sekitar itu lah. Kita usahakan ke depan bagaimana semua dari sisi pengadaan dan segala macam kami konsultasi," ujarnya.

img_title ICW Sebut Ada 1.189 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Sepanjang 2019-2023

Seperti diketahui proses pengadaan di Garuda Indonesia sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. KPK bahkan telah menetapkan mantan Direkrtur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan mesin pesawat. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Belajar dari pengalaman tersebut Pahala menegaskan, pihaknya akan berupaya lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Khususnya yang terkait pengadaan barang dan jasa. 

"Bagaimana kami bisa perbaiki goverment audit prosedur kebijakan ke depan. Bagaimana kami proses pengadaan ke depan bisa lebih baik lagi. Lebih efisien lagi, melalui sebuah komitmen.” (mus)

Ilustrasi Gedung KPK

Geledah Empat Lokasi, KPK Sita Sejumlah Dokumen Terkait Kasus Bupati Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

img_title
VIVA.co.id
13 Juni 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut