BBM Satu Harga, Pengecer Ilegal Bakal Diberdayakan
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan PT Pertamina sebagai motor penggerak penyaluran Bahan Bakar Minyak satu harga. Tak main-main, perusahaan pelat merah di sektor migas itu telah menggelontorkan dana sebesar Rp800 miliar tahun ini, dengan total yang mencapai Rp3 triliun hingga 2019.
Senior Vice President (SVP) Fuel Marketing & Distribution PT Pertamina, Gigih Wahyu Hari Irianto mengungkapkan, sebanyak 150 titik di seluruh pelosok Indonesia pun menjadi sasaran kebijakan ini. Khususnya di wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Saat ini, sudah terwujud setidaknya 26 titik dari target sebanyak 54 titik pada 2017.
"Program BBM satu harga kami berjalan terus, sesuai program yang telah digariskan pemerintah. Target 54 lembaga penyalur di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Insya Allah tercapai di akhir tahun ini dan di 2018 direncanakan tambahan 50 lagi," ujar Gigih kepada VIVA.co.id, Selasa 31 Oktober 2017.
Namun, implementasi kebijakan BBM satu harga tak semulus yang dibayangkan. Setelah didistribusikan, dalam hitungan jam BBM di agen resmi disebut ludes diborong oleh para pengecer. Sementara itu, petugas tidak bisa berbuat banyak atas fenomena tersebut.
"Akibatnya, saat di agen resmi stoknya habis karena diborong, tetapi stok BBM di pengecer tidak resmi malah melimpah. Dan, harganya jauh lebih tinggi dibanding dengan harga di agen resmi," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi kepada VIVA.co.id.
Menurut Tulus, dana puluhan miliar ludes dalam sekejap dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Padahal, jika dilihat dari sisi regulasi dalam Undang-undang Migas, penjualan minyak dan gas bumi harus mengantongi izin dari pemerintah.
"Tanpa izin resmi, pengecer BBM bisa dikategorikan sebagai pengecer ilegal. Namun, pada tataran empiris bukan perkara gampang untuk melakukan penegakan hukum pada pengecer ilegal tersebut. Selain mereka sudah menguasai pasar, juga letak geografis yang jauh dan luasnya area," kata dia.Â
Menurut dia, jika hanya mengandalkan keberadaan agen resmi, jarak tempuh bagi konsumen ke agen resmi terlalu jauh. Keberadaan penyalur tidak resmi, praktis masih dibutuhkan. Pada titik inilah kebijakan satu harga BBM bisa kita katakan belum 100 persen berhasil.
