Portamento di Industri Ekonomi Kreatif

Senin, 13 November 2017 - 06:52 WIB

Oleh :

Dusep Malik,

Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Sumber :

VIVA/Ikhwan Yanuar

VIVA – Ibarat pepatah gajah dipelupuk mata tak nampak tapi semut diujung lautan terlihat begitulah kondisi Ekonomi Kreatif di Indonesia sebelum dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2015. Lembaga baru ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sebab, seperti kita ketahui Indonesia sangat memiliki kekayaan ekonomi daerah yang melimpah ruah dan selama ini kekayaan tersebut tidak tergali dengan maksimal. Hal itulah yang membuat pemerintah Joko Widodo fokus menggenjot ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah-daerah.

Selain itu dari sub sektor yang ada selama ini, Bekraf memiliki tugas untuk menggali potensinya agar bisa meningkatkan nilai ekonomi. Baik itu dari sektor musik, seni rupa, seni pertunjukan, kriya, film animasi dan video, fotografi, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, penerbitan, periklanan, serta tentunya adalah kuliner.

Pada pemerintahan sebelumnya, ekonomi kreatif tidak dimunculkan di awal dalam setiap kegiatan ekonomi. Bahkan, ekonomi kreatif hanya ada di dalam satu kedeputian di bawah Kementerian Pariwisata yang tentunya hanya lebih fokus menggenjot lokasi wisatanya saja, tanpa fokus menyiapkan apa saja yang ada di dalamnya.

Dalam perjalanannya pembentukan Bekraf tentunya banyak halangan dan rintangan, karena besarnya harapan masyarakat terhadap lembaga ini begitu besar. Sementara, infrastruktur dari lembaga tersebut belum tersusun dengan rapih, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang diambil belum secara maksimal namun mulai dirasakan.

Selama satu tahun setelah dibentuk, Bekraf pun telah mencatat adanya pertumbuhan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 4,38 persen pada 2015 dengan nominal mencapai Rp852.24 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp784,82 triliun.

Atas capaian tersebut tentunya, Bekraf menginginkan peningkatan lebih besar lagi setelah lembaga ini lebih siap. Terlebih pada akhir 2017 ini ditargetkan kontribusi ekonomi kreatif harus mencapai Rp1.000 triliun. Dan untuk mengetahui langkah-langkah tersebut VIVA berkesempatan mewawancari Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf di ruang kerjanya pekan lalu. Berikut petikannya:

Apa saja yang sudah Anda lakukan sejak memimpin Bekraf?

Ya, Jadi Bekraf itu didirikan secara kelembagaan dengan Perpres di Januari 2015. Memang ini banyak membutuhkan sekali pihak yang terlibat dalam ekonomi kreatif, bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus karena kita sudah ketinggalan.

Ekonomi kreatif di Indonesia itu pengembangannya sudah ketinggalan. Walaupun pernah ada di Kemenparekraf, jadi di bawah pariwisata dan ekonomi kreatif waktu itu dipersatukan. Tapi sebagaimana biasanya kalau nomenklaturnya di taro di nomor dua, perhatiannya juga lebih nomor dua.

Sehingga ada kebutuhan untuk memisahkan untuk menjadikan kementerian atau lembaga lain atau lembaga badan yang setingkat kementerian. Karena pada saat itu kementerian sudah penuh, 34 kementerian sesuai UU, jadi didirikan sebuah badan, badan ekonomi kreatif yang di pimpin oleh seorang kepala badan.

Memang di awal sebelum dibuat perpres itu, saya pernah diminta untuk datang dalam sebuah diskusi, yang diadakan oleh para praktisi atau para pegiat ekonomi kreatif. dalam sebuah organisasi yang non formal, namanya Rembuk Kreatif. Mereka menggodok dan membawa ke Presiden bahwa ini yang perlu dibentuk.

Nah, Saya enggak terlalu terlibat, tapi pada saat mencari kepalanya, atau mencari menterinya, itu jatuhnya ke saya gitu. Dan saya cukup kaget, saya bilang masih banyak yang lain, gitu kan ya, enggak taunya ke saya. Ya udah, saya terima beban ini sebagai sebuah amanah, tapi walaupun anggarannya sudah ada, jadi dialokasikan besar anggarannya. Tapi, tidak semulus itu kalau untuk membentuk sebuah kementerian baru dari nol.

Walaupun sudah ada dari kemenpar yang dipisahkan ke sini, tapi itu belum berjalan karena bentuknya beda, tanggung jawabnya beda. Jadi orang-orang yang merupakan para pegawai negeri sipil yang tadinya ada di Kemenparekraf, rekrafnya ya, ekonomi kreatifnya itu. Sebagian ada yang dialihkan kepada kami, cocok tidak cocok gitu ya, ada beberapa yang baik dan ada juga akhirnya yang kembali lagi ke ekonomi.

Nah, pada saat didirikan, karena harapan orang sudah tinggi dan saya baru ditunjuk. Nah, istilahnya gini lah, karena adanya produknya baru, produknya belum jadi, tapi sudah diumumkan ke orang, dijual gitu kan. Akhirnya orang ngantre lah di sebuah toko, gitu, mana produknya. Enggak ada, lagi dibikin, gitu kan. Istilahnya gitu kan

Jadi saya harus bisa pada tahun pertama itu menjawab sebisa mungkin. Memenuhi sebisa mungkin harapan-harapan yang ada. Alhamdulillah bisa, walaupun secara penggunaan anggaran belum bisa. Karena pengunaan anggaran itu ketat sekali, penggunaan anggaran Rp1 juta itu pertanggung jawabannya itu mesti ada. Dan mesti dibuat program sebelumnya.

Kebayang enggak, tahun pertama belum ada alokasi kan, karena tahun sebelumnya anggaran kan. Jadi pada tahun pertama itu, selain saya berdiskudi dengan orang-orang ekonomi kreatif, ya saya melaksanakan perekrutan.

kalau perekrutan di swasta, hari ini saya tunjuk, entar malam udah mulai kerja, di sini enggak. Kalau di VIVA bisa kan, kalau saya jadi CEO langsung kerja. Jadi ini enggak, musti di kerja sama dengan lembaga manajemen UI untuk dibuka pendaftaran lalu discreeing, sampai lalu diwawancara. Yang terpilih akhirnya diwawancara oleh saya. Dari tiga, tiga, tiga gitu misalnya,

Nah, sebelum itu saya harus membentuk dulu struktur kayak gimana kan, kebayang enggak repotnya. Nah, kebutuhan ekonomi kreatif itu apa. Ternyata setelah diskusi kemudian adalah ekosistem yang tidak ada di ekonomi kreatif.

Memang fashion sudah ada, kuliner sudah ada di Indonesia, film sudah ada, musik ada, tapi enggak ada ekosistem. Enggak punya ekosistem, apalagi untuk mengakselerasi. Jadi yang dibutuhkan adalah sebuah lembaga yang mampu menciptakan ekosistem. Nah, ekosistem itu dibentuk dengan membentuk kedeputian yang relevan. Apa masalahnya, masalahnya tentang apa.

Masalahnya tentang Permodalan, Permodalan itu belum tentu dari pemerintah, permodalan itu kan musti dari swasta juga kan, Jadi akses permodalan. Kita ada deputi akses permodalan.

Lalu pemasaran, ini kan penting sekali kan, apakah itu promosi, atau juga membentuk suatu sistem, misalnya pemasaran kopi itu kan gimana harusnya. Ini kan banyak sekali. Nah dibentuk deputi pemasaran, Lalu, bahwa ekonomi kreatif itu bisa terjadi, kalau kita bisa membentuk nilai tambah dari sebuah, misalnya contoh kopi. Kopi ini, selama ini kita ekspor bentuk coffe bean kan, biji kopi dijual ke amerika yang terbaik-terbaik tapi datang lagi ke sini menjadi starbucks, harganya dua kali lipat.

Itu yang dinikmati bukan oleh Indonesia. Nah nilai tambah ini kita hanya bisa kalau kita punya hak kekayaan intelektual, dari raw material kita. Dulu rotan diekspor keluar kan dilarang, harus barang jadi. Enggak cukup kalau menurut saya kalau harus barang jadi. Ini kan bisa dikasih merek oleh orang luar, kalau dikasih merek juga bisa jadi mahal juga. Harusnya barang jadi, kasih merek oleh Indonesia baru bisa dijual. Harusnya begitu kan, jadi ketidakmampuan kita membranding, ketidakmampuan kita mengemas kita hanya menikmati hulunya aja. Raw lalu dibuat desain.

Kalau kopi malah lebih parah, raw nya saja bijinya saja diekspor keluar, habis itu datang lagi lebih mahal. Bukannya devisa yang masuk tapi devisa kita yang tergerus ya kan, karena uangnya dibawa keluar kan. Nah jadi ternyata ini jadi mesti ada deputi bidang hak kekayaan intelektual. Jadi ada, jadi ada enam kedeputian lah.

Lalu, infrastruktur, untuk musik untuk film kan kita perlu bioskop, perlu panggung, perlu gedung pertunjukan, perlu sentra-sentra kreatif, nah itu apa, perlu ada deputi infrastruktur. Jadi kita itu ya dari nol sekali.

Jadi kita juga ada deputi antar lembaga dan wilayah. Perlu banget ada deputi antar lembaga dan wilayah. Kalau enggak kita mau koordinasi gimana, karena badan ekonomi kreatif itu tidak ada dinasnya di daerah. Di 500 kabupaten itu enggak ada, dan enggak akan ada, jadi kita koordinasi jadi kita mesti punya suatu deputi yang mengkoordinasikan antar wilayah dan antar lembaga.

Jadi ada enam kedeputian. Terus mengingat Ekstensifnya kegiatan kita. Kalau kita bicara soal fashion saja. Fashion itu ada fashion designer, ada infrastrukturnya, ada batik ada tenun, ada macam-macam jadi banyak. Itu baru satu subsektor dari 16 sub sektor

Ekonomi Kreatif kaya banget ya pak?

Ya kaya tapi juga repot kan. jadi saya butuh wakil kepala untuk mendampingi saya, kita bagi tugas. Jadi ada wakil kepala. Oh iya tadi satu lagi ada kurang deputinya ada Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan.

Itu penting karena kita ternyata belum punya riset yang mumpuni, sehingga dibentuk sebuah kedeputian yang tugasnya membentuk riset, melakukan pendataan, yang merupakan big data yang kita perlukan. Lalu, kita kerjasama sama BPS untuk mengeluarkan data setiap tahun.

Karena pada waktu itu tidak ada data. Data ekonomi kreatif kita itu tidak ada. Sehingga kita bikin pada tahun 2015. Sehingga kita tau besaran kita itu berapa. Besaran kita itu, Ekonomi kreatif itu kontribusi kita ke PDB itu adalah Rp852 triliun pada 2015.

Nantinya data Ekonomi Kreatif Itu dipisahin dari data makro?

iya dipisahin, lalu ini lagi kita perbaiki terus, mudah-mudahan akhir 2017 sih kita bisa sampai minimal Rp1.000 triliun. Nah, perjalanannya memang tadi sangat sulit. Baru di akhir 2015 saya punya wakil kepala, punya deputi,

yang setelah seleksi oleh UI dan dilemparkan kepada saya, saya musti approval karena ini eselon I, musti ada tim penilai akhir (TPA) dari Presiden. Jadi saya harus melakukan sidang itu dengan Presiden untuk memilih final siapa aja yang dipilih.

Oke akhirnya dipilih. Tapi Sestama kita atau sekretaris utama kita, sekjen kita itu dia harus PNS. Kalau yang eselon I tadi boleh PNS boleh tidak, dan kebetulan dalam seleksi pansel yang terpilih, yang terbaik itu yang non PNS yang sampai sekarang ini (Deputi).

Nah, tapi kalau Sestama itu harus PNS karena dia pegang uang pegang anggaran, pegang birokrasi, jadi back office kita kan. Nah itu, kita mendapat lungsuran dari bekas dirjen di Kemenparekraf, Bekas Dirjen.

Nah, terlalu berat mungkin tugas ini sehingga dia mengundurkan diri, akhirnya saya baru dapat penggantinya sestama di Juli 2016, jadi baru setahun. Nah setelah ada Sestama baru kita fully function. Jadi kita baru satu tahun setengah lah fully functioning. Tapi udah mulai dirasakan, ada manfaat dan ada kebutuhan yang mana kegiatan semakin tinggi.

Di awal gebrakan apa yang sudah dilakukan Bekraf?

Salah satu tonggak kita dalam menciptakan atau memebereskan ekosistem adalah di film. Film itu kita melihat setelah 30 tahun lebih, atau 35 tahun lebih pada saat itu didominasi oleh satu pemain, which is okay, bahwa karena dia pemain serius. Bikin bioskop yang terbaik di dunia. Bioskop 21 (XXI). Tapi ada satu halangan untuk investor besar untuk masuk, karena tidak diperbolehkannya investor asing ke (sini)

DNI itu ya pak?

Ya DNI, saya bongkar, jadi 100 persen sudah boleh, sampai 100 persen bisa,

Jadi sudah dibuka semua sekarang?

Sudah dibuka, Sudah sejak setahun lebih sampai sekarang, Film itu ada tiga, ada production, distribution dan exhibition, Bioskop.

Nah, tiga-tiganya kita dibatasi oleh yang tadi, tidak punyanya investor besar dan tidak bolehnya investor asing masuk. Nah, setelah dibuka ini gairahnya timbul. karena walaupun tidak bisa langsung investasi orang, karena ada ini, tapi sekarang sudah mulai, misalnya Lotte Cinema sudah mendapat izin prinsip untuk membuka bioskop di sini.

Tahun depan udah mulai bangun, Insya allah. Mereka sudah dapat izin prinsip baru sebulan yang lalu, atau tiga minggu yang lalu. Selain itu, ada pengusaha film dari India, ada pengusaha bioskop mau bangun.