- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Bank Indonesia dan pemerintah menggandeng kepolisian untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi yang lebih kondusif. Kerja sama yang dilakukan adalah soal pertukaran informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masing-masing lembaga.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, Polri telah membentuk unit untuk menangani kejahatan dunia maya (cyber crime). Upaya ini sejalan dengan BI yang mewaspadai cyber crime pada industri perbankan.
"Kerja sama tadi bahwa sekarang ini kami sangat beri perhatian ancaman cyber, kepolisian sudah menyiapkan unit khusus untuk menghadapi ancaman ini," ujar Agus di kantornya, Jumat 17 November 2017.
Menurut Agus, dari sisi kelembagaan, BI selalu berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan komitmen melawan korupsi. Untuk itu, diyakininya, sinergi dengan Polri akan memberikan jaminan keamanan yang lebih baik bagi perekonomian RI.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Moechgiyarto mengungkapkan, selama ini Polri dan BI telah menjalin kerja sama. Meliputi pertukaran data dan informasi, pengawasan, pengamanan, pengawalan, dan penguatan SDM.
"Ini sebetulnya adalah tindak lanjut, dan ada enam bidang yang menjadi fokus pertama untuk tata kelola informasi, dan pengawalan. Salah satunya adalah untuk penguatan SDM baik dari Polri maupun BI," kata dia.
Dia mengatakan, sudah menjadi tugas Polri untuk melakukan peningkatan keamanan di setiap sektor. Upaya itu agar kondusivitas di Tanah Air bisa terjaga.
"Tukar menukar informasi bahwa kami sangat memberi perhatian kepada ancaman cyber, Insya Allah Indonesia akan lebih kuat lagi," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kemudahan berusaha di Indonesia saat ini sudah mulai membaik dari berbagai hal. Hal ini tentunya tidak luput dari peran Bank Indonesia dan Polri.
"Upaya mengenai interaksi dan pelayanan bisa diberikan secara merata, dan itu yang dilakukan terus," tuturnya.
Dunia Berebut Investasi, Ekonom: KUHP Baru Bakal Ganggu Realisasi Penanaman Modal Asing
Atas pengesahan Undang-undang tersebut pasal-pasal di UU KUHP menuai banyak sorotan dari berbagai pihak bahkan disebut akan mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
