Kenaikan Transfer ke Daerah Tak Secepat Turunnya Kemiskinan
- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA – Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018 kepada jajarannya. Implementasi anggaran baru tersebut selanjutnya akan dikerjakan oleh para menterinya dan para gubernur di daerah.Â
Penyerahan DIPA ini dipercepat sebelum APBN 2018 berjalan, dengan harapan implementasinya bisa sesuai jadwal. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara pun menerima secara simbolis untuk dikawal implementasinya.
Sri mengatakan, APBN 2018 memiliki tema ‘Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan’. Salah satu yang disoroti adalah transfer ke daerah.Â
Anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dianggarkan mencapai Rp766,2 triliun. Jumlahnya yang terus meningkat setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan.
"Dibandingkan dengan transfer dan dana daerah 2014 yang hanya Rp574,4 triliun. Kami perlu waspada karena kemiskinan tidak turun secepat kenaikan anggaran, baik melalui kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah," tutur Sri.Â
Dia pun berharap, tahun depan program-program yang ditetapkan daerah ataupun kementerian dan lembaga terkait bisa lebih tajam mengakomodasi hal tersebut. Pengentasan kemiskinan pun diharapkan bisa terwujud.Â
Ketua Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa untuk Orang Miskin Diotak-atik?
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (subsidi BBM) untuk menjaga APBN di tengah konflik global.
