Tak Nyambung Saya Dihubungkan dengan Ahok
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Pilkada Jawa Barat akan digelar pada tahun depan, 2018. Salah satu calon kuat dalam kontestasi demokrasi tersebut adalah Ridwan Kamil, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bandung.
Sejauh ini, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil itu mendapat dukungan dari empat partai yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar.
Meskipun, akhirnya Partai Berlambang Pohon Beringin ini memutuskan untuk menarik dukungannya. Baca lengkapnya di sini.
Menariknya, partai-partai itu adalah partai-partai yang dalam Pilkada DKI Jakarta mengusung Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok.
Apakah Emil tidak takut kekalahan Ahok akan terulang padanya di Jabar? Dalam kesempatan berkunjung ke kantor redaksi VIVA di Pulo Gadung, Jakarta, beberapa waktu lalu, Emil membahas persoalan tersebut.
Emil juga membicarakan isu-isu hangat terkait Pilkada Jabar lainnya. Misalnya saja, soal calon wakilnya yang hingga kini belum ketemu. Bagaimana kriteria yang dia inginkan, dan mekanisme apa yang bisa menjaring satu tokoh untuk mendampinginya.
Selain itu, masalah kependudukan di provinsinya tersebut. Dan tidak lupa, Emil juga memberikan pandangannya mengenai kondisi Persib yang pada musim kompetisi ini kurang berprestasi, serta konflik antara pendukung klub tersebut dengan Persija.
Pada Pilkada Jabar ini, Emil kemungkinan besar akan bersaing dengan nama-nama seperti Deddy Mizwar yang didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, Mayjen Purn Sudrajat dari Partai Gerindra. Dibanding semua calon pesaingnya itu, elektabilitasnya hingga saat ini masih yang tertinggi.
Dengan kondisi seperti itu, apakah Emil yakin otomatis menang? Karen,a ada fakta bahwa calon yang memiliki elektabilitas rendah bisa memenangkan pilkada, misalnya Joko Widodo pada Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 lalu.
Berikut ini, wawancara lengkap kami dengan Ridwan Kamil:
Setiap daerah punya tantangan berbeda-beda. Berdasarkan pengamatan Anda, bagaimana dengan di Jawa Barat?
Saya ini ilmiah orangnya, saya dosen, jadi kalau mengambil keputusan saya pasti tanya, tanya juga disurvei, keluar, semuanya ekonomi. Jadi, di mata orang Jawa Barat mohon maaf, isu-isu di luar ekonomi dianggap masih oke. Tapi urusan lapangan kerja, hidup susah, daya beli, harga-harga mahal, kemudian masalah pengangguran dan infrastruktur yang membuat ekonomi jadi repot. Maka saya akan fokus ke empat ini.
Saya punya program satu desa satu produk. Setiap desa, saya titipkan desa tahu, desa tanam lele, desa tanam apa-apa, dan seterusnya yang dijamin di beli di pasar. Ini berhasil di Jepang, berhasil di Thailand, kenapa tidak di Jawa Barat.
Kedua, saya ingin membangun infrastruktur dengan partner swasta yang namanya KPBU, Kerja sama Pemerintah Badan Usaha. Jadi, yang ngaspal ini swasta sampai desa-desa. Nanti, saya bayar 15 tahun. Jadi, kayak Anda-anda kalau pengen punya rumah, masa nabung dulu 10-20 tahun baru beli rumah? Kan KPR (kredit pemilikan rumah) kan?
Nah, pinjem KPR, dapat rumah, rumahnya bermanfaat, bisa dipakai usaha, gaji bulanan tidak terganggu. Logika ini di Indonesia belum ada. Jadi, kalau mau bangun dicicil, 10 persen dulu, kan lama? Di luar negeri tidak begitu. Kenapa kita kalah, karena di sana dibangun sekaligus, nyicilnya yang dicicil bertahun-tahun. Bukan mencicil proyeknya bertahun-tahun, tetapi mencicil bayarnya bertahun-tahun tapi proyeknya dihadirkan untuk kepentingan masyarakat di depan.
Jadi, itu untuk infrastruktur, ekonomi, terus saya fokus pada human capital. Termasuk, yang ingin saya perjuangkan itu adalah pemekaran kabupaten.
Kan, ini enggak fair ya. Di sini ada orang Jawa Timur enggak? Kalau Anda KTP Jawa Timur, negara itu ngasih duit ke Anda itu satu juta rupiah dalam bentuk pelayanan kan, senilai satu juta. Voucher-lah. Tetap ,KTP Jawa Barat mana? Akang itu karena KTP Jawa Barat, negara hanya ngasih voucher duit untuk kehidupan Anda itu cuman 600 ribu. Berarti kan, enggak adil kan? Karena di Jawa Timur, kepala daerahnya lebih banyak. 38 daerah. Di Jawa Barat hanya 27.
Uang negara itu berbanding lurus dengan jumlah daerah. Ngerti enggak. Karena jumlah daerah di Jawa Timur itu 38, maka uang APBN banyak ke Jawa Timur dibandingkan jumlah penduduk. Tadi, seorangnya dapat sejuta. Kita di Jawa Barat, karena jumlah daerahnya hanya 27, maka uang negara ke orang Jawa Barat hanya 600 ribu. Dari situ saja sudah tidak fair kan? Kualitas hidupnya, pendidikannya. Maka salah satu resolusi politik saya memperjuangkan jumlah daerah di Jawa Barat lebih banyak. Pergi ke Cianjur, hanya buat ke kantor pelayanan KTP delapan jam. Mending pas datang urusan beres kan, diping-pong, disuruh balik lagi besoknya, bayar.
Jumlah penduduk lebih banyak Jawa Barat bagian utara atau selatan?
Banyak selatan, kalau kita baca peta, semua yang selatan itu rata-rata bentuknya itu persegi panjang yang berjauhan. Jadi, Bogor Delatan, Sukabumi selatan, Cianjur selatan, Tasik selatan, Garut selatan, semua yang selatan itu kalau diliput oleh teman-teman, kayak dunia lain. Benar-benar peradabannya itu kayak tahun 60-an.
Pengembangannya berapa?
Kalau yang diaspirasikan ada enam, minimal ya. Jawa Timur itu penduduknya cuman 40 juta, Jawa Barat 45 juta. Jadi, aneh kan? Penduduk lebih banyak, yang melayani lebih sedikit, penduduk lebih sedikit, yang melayani lebih banyak. Inilah yang disebut ketidakadilan.
Tapi jangan atas nama emosi ya, sumber daya diperbesar, SDM-PNS-nya enggak ada. Itu tugas saya menyiapkan, menghimpun. Tapi matematikanya mengatakan, ada ketidakadilan pembangunan. Seluruh Jawa Barat keisi-keisi, padahal negaranya enggak adil. Kayak kita punya dua anak. Yang satu saya kasih duit lebih banyak, tetapi yang duit lebih sedikit suruh lebih berprestasi, dari yang duit banyak. Kan, logikanya sudah keliru. Jadi, betul enggak boleh sembarangan juga.
Berikutnya, sistem koneksi antardaerah>>>
Ridwan Kamil: Covid-19 Penyakit Orang Kota
Destinasi wisata di Jawa Barat tidak menerima wisatawan luar.
