Akhir Juni, AIIB Luncurkan Obligasi Dolar Perdana

Logo AIIB.
Sumber :
  • REUTERS/CHINA DAILY

VIVA – Asian Infrastructure Investment Bank, atau AIIB dipastikan akan menerbitkan obligasi perdana berdenominasi dolar Amerika Serikat pada akhir semester I tahun ini, atau sekitar Juni 2018.

img_title Tak Ingin Bergantung pada APBN, Mentrans Iftitah Pertimbangkan Pembiayaan Kawasan Transmigrasi Lewat Obligasi

Dikutip dari Reuters, Selasa 9 Januari 2018, Bendahara AIIB, Soren Elbech mengatakan, penerbitan obligasi tersebut minimal sebesar US$1 miliar, atau bahkan lebih besar, sesuai dengan banyaknya permintaan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, diterbitkannya obligasi tersebut pada akhir semester I 2018, adalah untuk memberi waktu bagi seluruh proses, termasuk persetujuan dari dewan gubernur atas laporan keuangan AIIB pada 2017.

img_title IHSG Anjlok serta Dibayangi Koreksi, Bursa Asia-Pasifik dan Wall Street Kompak Menguat

"Pada akhir Juni 2018, minimum obligasi yang diterbitkan US$1 miliar, namun karena permintaan untuk penerbitan perdana besar, kami mengantisipasi untuk mengeluarkan ukuran yang lebih besar," ujar Elbech.

Adapun tenor obligasi yang ditawarkan, Elbech mengatakan, terdapat antara tiga dan lima tahun nantinya. Dan, semua itu tergantung dan semua akan tergantung pada investor saat itu.

img_title Utang Obligasi BLBI Tangani Krisis 1998 yang Dilunasi Pemerintah Sebesar Rp 218,3 Triliun

Elbach menuturkan, AIIB sebenarnya memiliki rencana untuk membatasi total pinjaman sebesar US$3 miliar pada tahun ini. Bahkan, Wakil Presiden AIIB Thierry de Longuemar mengatakan, obligasi perdana 2018 akan diterbitkan di Eropa.

Perlu diketahui, AIIB memiliki 84 negara anggota, dibentuk oleh China sebagai jawabannya kepada Bank Dunia untuk membantu memenuhi perkiraan kebutuhan infrastruktur sebesar US$26 triliun di Asia sampai dengan 2030.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara

Pramono Ingin DKI Terbitkan Obligasi, Begini Respons Menkeu Suahasil

Menkeu Suahasil Nazara mengingatkan penerbitan obligasi daerah harus mengikuti aturan. Rencana DKI Jakarta masih dibahas bersama pemerintah pusat. Baca di sini

img_title
VIVA.co.id
30 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut