Skema Pembelian Rumah DP Nol Rupiah Diminta Lebih Jelas

Anies Baswedan resmi melakukan groundbreaking program DP Rp0.
Sumber :
  • Irwandi

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah meluncurkan program rumah dengan Down Payment (DP) atau uang muka nol rupiah atau DP nol persen sebagai realisasi atas janjinya pada kampanye tahun lalu.

img_title Tren Penjualan Properti Lewat Komunitas Agen Digencarkan, Kolaborasi Jadi Kunci

Realisasi janji tersebut adalah hunian berupa rumah susun yang lokasinya, berada di Klapa Village, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang disebut bisa dipesan mulai April 2018. Terobosan ini langsung mengundang penilaian dan masukan dari berbagai kalangan, salah satunya Indonesia Property Watch (IPW), agar masyarakat DKI bisa membeli rumah DP nol rumah secara efektif dan mudah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lembaga ini berharap agar skema pembiayaan untuk membeli rumah DP nol rupiah tersebut bisa lebih jelas dan tidak terlalu dipaksakan. "Belum ada kejelasan mengenai skema yang akan ditawarkan kepada masyarakat Jakarta," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin 22 Januari 2018.

img_title Luncurkan Logo Baru, Begini Kiprah LippoLand di Industri Properti Indonesia

Adapun beberapa tipe unit rusun yang ditawarkan mulai Rp184,8 juta dengan tipe 21 sebanyak 190 unit dan Rp316,8 juta dengan tipe 36 sebanyak 513 unit.

Berdasarkan informasi yang diterima IPW, lanjut Ali, skema pembiayaan untuk unit rusun tersebut mengikuti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini sudah berjalan bersama Program Sejuta Rumah dengan DP 1 persen, bantuan uang muka, dan bunga fixed lima persen selama 20 tahun.

img_title Melantai di Bursa New York, PropertyGuru Raup Dana Segar US$254 Juta

"Karenanya untuk dapat menjadi DP 0 persen harus ada perubahan aturan yang berlaku khusus dan harus segera dilakukan perubahan karena dengan skema FLPP yang ada, perbankan tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini," kata dia.

Namun, sambung Ali, sebenarnya ada skema lain yang bisa diterapkan, yaitu dengan memastikan masyarakat menabung sampai satu persen untuk kemudian baru dapat diikutsertakan sebagai peserta program 0 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Ali, hal-hal seperti ini memerlukan kepastian dari Pemprov DKI Jakarta sehingga masyarakat bisa mengerti lebih jelas dan lebih konkrit.

"Disayangkan pada prosesi groundbreaking program DP nol rupiah tersebut malah tidak menyampaikan skema pembiayaan seperti apa. Yang terjadi hanya berupa groundbreaking Klapa Village dan bukan Program nol Persen," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut