- ANTARA
VIVA – Pemerintah Indonesia melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam rangka mencapai targetnya di dalam bauran energi mencapai 23 persen pada tahun 2025. Sejumlah sektor swasta pun dilibatkan untuk mengejar target tersebut.
Salah satunya adalah organisasi pembangunan internasional humanis, Hivos yang berkolaborasi dengan berbagai mitra dalam mengimplementasikan Program Terang. Hivos berkolaborasi dengan Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-I) dalam meningkatkan EBT diantaranya adalah Sumba Iconic Island (SII) di Nusa Tenggara Timur.
Program Coordinator Hivos, Robert de Groot mengatakan, pihaknya mendapatkan dana pengembangan EBT melalui MCA-I untuk mengembangkan Proyek Terang mencapai US$4,7 juta.
"Untuk program terang ini kami mendapat dana dari MCI-A," kata Robert di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.
Pada akhir 2017, program terang sudah berhasil menyediakan akses listrik bagi 26 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Hingga Sulawesi Selatan. Sebanyak 25 sekolah memiliki sumber listrik dari energi terbarukan, 60,68 KW tenaga listrik dihasilkan dari PV Solar, dan rasio elektrifikasi di Pulau Ikonik Sumba di NTT meningkat dari 24,5 persen pada tahun 2010 menjadi 42,67 persen di 2017.
"Ini adalah learning event, agar pertemuan ini bisa menjawab segala halangan dan tantangan," kata dia.
Sementara itu, Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas, Rachmat Mardiana tak memungkiri peran swasta untuk dapat masuk ke proyek kelistrikan. Sebab, berdasarkan data dari 2015 yang saat ini masih dipakai ada sebanyak 2.500 lebih desa terpencil yang harus mendapat akses listrik dan PLN tentu tidak bisa mengerjakan itu dengan sendirian.
Untuk itu terus didorong peran Swasta baik secara full atau pun melalui bantuan Pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, alokasi anggaran Kementerian ESDM, hingga Dana Desa yang akan dimaksimalkan untuk itu.
"Dari 2.500 desa, PLN saat ini, khusus Papua bisa melistriki sekitar 400 desa lagi sampai 2019 ada sekitar . Itu yang menjadi PR dari Pemerintah bagaimana itu dilistriki. Sehingga mekanisme pendanaan pelaksanaan mungkin PPP (Public Private Partnership) juga dimungkinkan untuk memfasilitasi penerangan desa yang belum dilistriki tadi." katanya.
