- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) merilis hasil survei ketimpangan sosial menurut persepsi warga tahun 2017. Dari hasil survei itu, Indeks Ketimpangan Sosial 2017 berada di angka 5,6.
Survei yang dilaksanakan pada September-November 2017 itu menunjukkan Indeks Ketimpangan Sosial di Indonesia pada 2017 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 4,4. Secara umum ketimpangan sosial ini berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi sumber daya dan gambaran perbedaan rata-rata sumber daya yang diperoleh.
"Survei ketimpangan sosial menurut persepsi warga. Data sejauh mana ketimpangan terjadi di ranah-ranah kehidupan mereka, jadi survei subjektif. Belakangan survei yang subjektif ini banyak dipertimbangkan. Survei mengukur ketimpangan sosial. Ketimpangan distribusi sumber daya di masyarakat," kata peneliti utama Infid, Bagus Takwin, saat merilis hasil survei Infid di Pisa Kafe, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 8 Februari 2018.
Bagus menjelaskan, ada sepuluh ranah yang menjadi sumber ketimpangan menurut persepsi warga, penghasilan 71,1 persen, pekerjaan 62,6 persen, rumah atau tempat tinggal 61,2 persen, harta benda 59,4 persen, kesejahteraan keluarga 56,6 persen, pendidikan 54 persen, lingkungan tempat tinggal 52 persen, terlibat politik 48 persen, hukum 45 persen, dan kesehatan 42,3 persen.
Ia menambahkan, ketimpangan ini menyebar di setiap wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali, dan Indonesia kawasan timur. Untuk perbandingan total jenis ketimpangan di Sumatera, pada 2017 berada di angka 5,36 atau lebih besar dari 2016 yang berada di angka 4,52.
Sulawesi, pada 2017 berada di angka 4,35 atau lebih besar dari 2016 yang berada di angka 3,76. Kalimantan pada 2017 berada di angka 5,12 atau lebih besar dari 2016 yang berada di angka 4,39. Jawa-Bali pada 2017 berada di angka 5,27 atau lebih besar dari 2016 yang berada di angka 3,91.
Dan di wilayah Indonesia kawasan timur pada 2017 berada di angka 6,57 atau lebih besar dari 2016 yang berada di angka 5,15.
Ranah yang paling berperan sebagai sumber ketimpangan sosial yakni penghasilan, pekerjaan, rumah atau tempat tinggal dan harta benda. Ada sekitar 54,2 persen menilai penghasilan yang dimiliki tidak dan kurang layak, sedangkan yang menilai layak yakni 41,2 persen.
"Ada 10 aspek dinilai. Hasilnya indeks 5,6 artinya dari 10 ranah 5 atau 6 ranah terjadi ketimpangan. Naik dari tahun lalu hanya 4 dan 5, sekarang ada ranah yang bertambah. Menyebar di setiap wilayah, Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, semua rata. Indonesia timur ketimpangannya lebih tinggi dibanding wilayah lainnya," ujarnya.
Bagus menambahkan, selain itu, warga menilai ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. "45,5 persen masyarakat bilang ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Secara umum terjadi ketimpangan juga dalam aspek gender," ucapnya.
Survei ini laksanakan dari September-November 2017 dengan 2.250 responden yang tersebar di 34 Provinsi. Survei ini menggunakan metode survei Multistage Random Sampling. Dengan cara pertanyaan tertutup dan terbuka.
