- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Selama 2017, terdapat 52.400 revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di kementerian dan lembaga. Namun, pelaksanaan anggaran tersebut menjadi sorotan Kementerian Keuangan, karena berpengaruh terhadap capaian pembangunan secara nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, banyaknya revisi tersebut tidaklah baik untuk perencanaan anggaran kementerian dan lembaga. Apalagi menurut dia, jumlah revisi lebih banyak dari jumlah satuan kerja kementerian atau lembaga saat ini, yaitu 26 ribu satuan kerja.
"Itu artinya, narasinya adalah waktu Anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirin buat apa," ungkap Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga 2018, di kantornya, Rabu 21 Februari 2018.
Ani berpendapat, banyaknya revisi tersebut mencerminkan perencanaan anggaran yang tidak baik oleh jajaran pemerintahan. Karena, apabila tidak dikelola dengan baik, terus bertambahnya APBN RI bakal tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Itu berarti kita tidak menghormati uang itu, kita kumpulkan dari rakyat," tutur Ani.
Dia pun menegaskan akan memberikan hukuman terhadap kementerian dan lembaga yang selalu melakukan revisi anggaran. Salah satunya tidak memberikan anggaran sama sekali.
"Tahun depan saya akan lakukan punishment saja. Yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran, fair kan. Merencanakan saja tidak bisa kenapa saya harus kasih anggaran, benar enggak?" katanya.
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
