Menkeu Pastikan Infrastruktur Terhenti Tak Ganggu Ekonomi RI

Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan penghentian sementara seluruh proyek infrastruktur RI dengan konstruksi layang (elevated). Upaya itu dilakukan karena kecelakaan konstruksi marak terjadi belakangan ini.

Jokowi Resmikan 147 Bangunan yang Direhabilitasi Pasca Gempa di Sulawesi Barat

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penghentian tersebut memang semestinya dilakukan demi meninjau kembali kualitas infrastruktur yang dibangun supaya manfaat baik dari pembangunan tersebut dapat tercapai.

"Ini kan sesuatu yang dilakukan untuk me-review kualitas. Bahwa kegiatan ekonomi, kita tentu menginginkan kualitas yang terbaik," ungkap Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Rabu 20 Februari 2018.

Jokowi: Jalan Inpres Gorontalo Penting untuk Tingkatkan Konektivitas Daerah

Dia mengungkapkan, konstruksi yang dibangun dengan kualitas rendah tidak hanya bisa mencelakakan orang, namun juga membuat hilangnya tujuan yang ingin diperoleh dari pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kalau kita membangun suatu konstruksi yang kualitasnya buruk, tidak hanya dalam hal ini jelas bisa mencelakakan orang, tapi juga bisa menimbulkan kualitas dari infrastrukturnya juga merosot, sehingga tidak bisa mencapai tujuan infrastruktur untuk mempermudah dan menciptakan efisiensi," papar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Empat Alasan Utama Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Menurut Survei Indikator

Atas dasar itu, Ani menilai bahwa dalam jangka panjang, penghentian proyek infrastruktur ini tidak akan memengaruhi dari segi ekonomi. Namun, yang terpenting, menurutnya adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi lebih baik lagi.

"Dalam jangka panjang tidak ada pengaruhnya, tapi justru akan lebih baik," tuturnya.

IKN Nusantara.

Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun

Realisasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 1 April 2024, telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari pagu.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024