VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pemerintah daerah mulai berpikir untuk menjalankan reformasi birokrasi secara total. Pasalnya melalui reformasi birokrasi inilah, kepercayaan publik yang selama ini memudar bisa kembali normal.
Sebagaimana diketahui bahwa reformasi birokrasi digadang-gadang oleh Menteri Keuangan saat ini di tiga institusi, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, Departemen Keuangan dan Mahkamah Agung. Dengan jalan reformasi, tingkat kepercayaan publik dipercaya semakin baik dan kinerja pemerintahan juga berjalan lebih dari yang semestinya.
"Penekanan ini (reformasi birokrasi) tidak hanya bagaimana menambah anggaran, tapi bagaimana usaha itu bisa berujung pada kepercayaan dan pelayanan publik," kata Sri Mulyani disela-sela penutupan National Summit 2009, Jumat malam, 30 Oktober 2009.
Namun, pada 2010 pemerintah mentarget menerapkan reformasi birokrasi ini di 12 Kementrian/Lembaga, dan diharapkan reformasi birokrasi selesai pada 2011 diseluruh Kementrian/Lembaga, pelaksanaan ini tidak mencakup pemberintah daerah.
Sri Mulyani mengatakan bahwa reformasi birokrasi di daerah adalah inisiatif dari pemda masing-masing. "Itu (reformasi birokrasi) lebih kepada inisiatif daerah untuk melaksanakannya," katanya. Dalam program 100 hari SBY pun nantinya belum tentu agenda reformasi birokrasi ini di masukkan.
"Nanti lihat kesimpulannya," kata dia.
hadi.suprapto@vivanews.com
Total Kerugian Hingga Rp1 Miliar! Puluhan Warga Rejang Lebong Jadi Korban Arisan Bodong
Salah satu korban arisan bodong ini telah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Rejang Lebong setelah mengalami kerugian sebesar Rp19.340.000.
