- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Serikat pekerja PT Pertamina memastikan tidak ada kegiatan operasional perusahaan yang terganggu akibat perombakan direksi yang dilakukan. Namun, keputusan yang dinilai terlalu cepat ini membuat pekerja khawatir.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengatakan, perombakan yang terlalu singkat tak akan membuat kemajuan di dalam tubuh perusahaan pelat merah ini. Elia Massa Manik pun diketahui baru 13 bulan menjabat sebagai direktur utama Pertamina.
"Kami dituntut pemerintah mengalahkan Petronas Malaysia. Namun, jika terus seperti ini, kemajuan perusahaan untuk mengejar ketertinggalan pasti akan terganggu," ujar Arie dikutip dari keterangan resminya, Rabu 25 April 2018.
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ditunjuk menjadi bos Pertamina, katanya, Elia membawa kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang dijabarkan ke seluruh pekerja perseroan. Namun, kebijakan ini tak ada artinya saat Elia digantikan Nicke Widyawati.
"Tetapi, dari sisi operasional, pekerja terus bekerja memenuhi target perusahaan, tak ada gangguan dari sisi operasional atas perombakan direksi ini," katanya.
Arie menambahkan, jabatan direktur utama Pertamina sangat strategis. Untuk itu, dia berharap, jabatan ini tidak lagi ditungganggi kepentingan-kepentingan yang merugikan perusahaan.
"Karena Pertamina ini bukan hanya berkepentingan membawa nama baik perusahaan, namun juga nama baik negara di dunia internasional," tambahnya.
Sementara itu, Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan pencopotan direksi Pertamina sarat kepentingan politis. Hal ini akibat dari gencarnya pemerintah untuk membentuk holding migas antara Pertamina dan PGN.
Bhima menegaskan direksi Pertamina sekarang ingin fokus untuk eksplorasi minyak mentah dan kurangi defisit Neraca migas 2017 yang mencapai US$8,5 miliar. Sedangkan, jumlah wilayah kerja eksplorasi secara nasional dalam periode 2014-2017 terus mengalami penurunan sebesar 68 WK.
"Pencopotan ini justru memperlancar holding migas. Direksi yang baru dipaksa patuh ke Kementerian BUMN tanpa syarat. Di situ sisi politiknya," tambahnya. (ren)
