- Dokumentasi Kementerian PUPR
VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menegaskan, pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat, masih menjadi prioritas pemerintah tahun depan.
Kawasan itu pun masuk dalam program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, ada sejumlah kegiatan prioritas yang akan dilakukan Papua dan Papua Barat. Antara lain, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua.
“Tiga kegiatan prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan,“ ujar Bambang dikutip dari keterangan resminya, Senin 7 Mei 2018.
Menurut Bambang, pengembangan wilayah tersebut sejalan dengan prioritas nasional. Sehingga, diharapkan hasilnya dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan dan pemerataan ekonomi bisa terjadi.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, dalam RKP 2019, pemerintah telah menetapkan sasaran makro pembangunan 2019, antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, rasio gini 0,38-0,39, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,89 dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
Dia pun menegaskan, di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019, RKP akan fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya di Indonesia baik dari pemerintah, swasta, perbankan. Hal itu dilakukan untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan.
Siapkan Pembangunan 20 Tahun Mendatang, Bappenas Susun RIPP Papua
Bappenas susun RIPP Papua 2022-2041 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
