VIVA – Pemerintah menunda peluncuran sistem perizinan terpadu atau one single submission- disingkat OSS, yang mulanya dijadwalkan akan diluncurkan pada hari ini, Senin 21 Mei 2018.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, penundaan tersebut dilakukan karena luasnya cakupan sistem OSS tersebut, sehingga peluncuran secara keseluruhan tidak mungkin dilakukan.
"Ini kan rencananya luas sekali, ambisius sekali. Membentuk satgas nasional, sekjen semua kementerian lembaga, kemudian sekda seluruh pemda se-Indonesia, ucapnya Thomas di Kemenko Perekonomian, Senin 21 Mei 2018.
Ia menuturkan, dalam satgas nasional tersebut nantinya ada sebanyak 600 anggota dan program ambisius negara tersebut harus bia diimplementasikan secara bertahap.
Selain itu, Lembong juga mengatakan, OSS tersebut merupakan program multidimensi, seperti tercakup di dalamnya aspek percepatan pelayanan perizinan maupun pengawalan proyek-proyek prioritas. Karenanya, sistem ini harus bertahap diimplementasikan.
"Jadi, sudah jelas bahwa pelaksanaan program ini harus di implementasi secara bertahap. Tetapi, mana yang tahap satu, tahap dua, tahap tiga, yang mana daerah-daerah yang ikut di tahap satu, mana daerah-daerah yang ikut di tahap berikutnya, itu yang sedang dibahas saat ini," ungkap Lembong.
Atas dasar itu, Lembong mengatakan, saat ini pemerintah lebih mengharapkan sistem OSS ini adalah program yang berkelanjutan, yang terus berkembang untuk tahun-tahun ke depan secara komprehensif dan mengikuti perkembangan zaman.
"Nah, ini desain dari pada sarana OSS ini harus fleksibel, sehingga bisa mengakomodasi perkembangan sektor-sektor baru di kemudian hari. Ini kan ada banyak sekali sektor-sektor baru, misalnya yang tiba-tiba munculkan sektor fintech, teknologi keuangan, atau pembayaran dan e-commerce," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan peluncuran sistem perizinan terpadu atau one single submission (OSS) akan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni 21 Mei 2018.
Dia mengatakan, saat itu, Rabu 16 Mei 2018, kesiapan sistem tersebut sudah mencapai 87 persen dan sudah dilaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo mulai dari reformasi sistemnya sendiri maupun organisasinya.
"Kita sudah selesai tadi. Saya melaporkan (ke Presiden) bahwa baik reform-nya maupun sistemnya, maupun organisasinya, sudah selesai. Kita siap untuk diluncurkan," ujar Darmin, saat ditemui di kantornya.
