Menko Darmin: Perang Dagang AS-China Bukan Jadi Fokus Utama

Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, memanasnya perang dagang antara AS-China tidak perlu menjadi fokus utama bagi pemerintah.

BPS Ungkap Dampak Perang Rusia-Ukraina bagi Neraca Perdagangan RI

Menurut dia, pemerintah lebih fokus untuk mengurus neraca perdagangan Indonesia yang belakangan ini defisit.

"Jadi enggak perlu terlalu fokus pada perang dagang itu. Fokus pada urusan kita saja, artinya harus menjaga neraca perdagangan," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis 21 Juni 2018.

Neraca Perdagangan RI Februari 2022 Surplus US$3,83 Miliar

Darmin mengakui, perang dagang yang terjadi antara negara-negara besar itu memang bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Memang Indonesia tetap memerhatikan dan melihat bagaimana perkembangan dan perjalanan dari perang dagang tersebut.

"Tetapi ya Indonesia lebih banyak mengurusi dirinya sendiri, mengurus urusannya sendiri bahwa kita sejak dua atau tiga bulan lalu itu kursnya agak terganggu. Kemudian kita melihat juga neraca perdagangan kita negatif. Ya, itu berarti nomor satu adalah urus neraca perdagangan," ujarnya menambahkan.

BI: Neraca Pembayaran Indonesia Kuartal IV 2021 Defisit US$844 juta

Di satu sisi dia mengatakan, impor memang meningkat tajam dan itu menurutnya lebih dipengaruhi pada impor barang modal dan persiapan Lebaran. Kemudian di satu sisi, pertumbuhan ekspor juga melambat.

"Terutama karena ada langkah-langkah yang diambil oleh negara tertentu seperti India mengenakan bea masuk tinggi untuk CPO (Crude Palm Oil)," kata dia.

Guna mengatasi hal itu, pihak Pemerintah India sudah datang ke Indonesia untuk membicarakan hal tersebut. "Presiden sudah bilang masa diberikan bea masuk yang tinggi. Selain itu ya kita harus perbaiki ekonomi masa depan," katanya.

Darmin mengatakan, kecenderungan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat suku bunga di RI. Hal ini yang menurutnya perlu diantisipasi oleh pemerintah. "Karena kalau enggak kursnya akan terganggu lagi," ujarnya menjelaskan.

Oleh karena itu, pemerintah akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) supaya tingkat suku bunga acuan dari kebijakan moneter yang naik juga tetap bisa mendorong efisiensi di pihak perbankan.

"Artinya efisiensi di perbankan itu adalah satu dorong upaya biaya-biaya yang tidak efisien ya diefisienkan oleh perbankan," kata dia menambahkan.

Dengan naiknya suku bunga acuan atau kebijakan moneter, diakui Darmin, memang akan menaikkan tingkat bunga kredit. Meski begitu, pemerintah tahun ini terus menyiapkan secara besar-besaran untuk pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang lebih kompeten.

"Kegiatan udah mulai dirancang sekarang. Supaya apa? Supaya setelah kita bangun infrastruktur dan sebagian udah jalan, maka giliran kita perbaiki kualitas SDM Kita. Jadi kapasitas ekonomi kita meningkat. Infrastruktur kita dibangun akan meningkatkan kapasitas ekonomi." (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya