- ANTARA/Spedy Paereng
VIVA – Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengapresiasi kebijakan divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen oleh pemerintah Indonesia. Disvestasi ini dipercaya sangat bagus untuk kepentingan nasional di masa mendatang.
"Kita apresiasi kebijakan divestasi saham 51 persen tersebut karena hal ini sejalan dengan kepentingan bangsa Indonesia." kata Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum KAMMI, melalui siaran persnya pada Selasa, 17 Juli 2018.
Kebijakan itu menjadi sangat penting karena, menurut Irfan, jika tidak dilaksanakan, PT Freeport Indonesia tak akan pernah menjadi milik pemerintah.
“Jika tidak didivestasi, maka yang kembali ke pemerintah hanya area tambang sisa-sisa PT Freeport Indonesia, sedangkan infrastruktur, aset dan SDM perusahaan tersebut tidak kembali ke pemerintah, sehingga proses divestasi ini sangat penting dilakukan pemerintah,” katanya.
Menurut Irfan, proses divestasi harus senantiasa dikawal oleh berbagai pihak yang salah satunya Kementerian ESDM hingga terealisasi kepemilikan 51 persen terhadap PT Freeport Indonesia oleh pemerintah.
“Proses divestasi ini masih memiliki beberapa tahap lagi dan KAMMI minta pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mengawal agar kebijakan ini terealisasi,” kata Irfan.
Pemerintah Bakal Tambah Saham Freeport Jadi 61 Persen, Bahlil Buka-bukaan Pertimbangannya
Penambahan kepemilikan negara di saham Freeport menjadi 61 persen itu, bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia.
