- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – Serikat Pekerja PT Pertamina curiga rencana direksi yang akan melakukan aksi korporasi menjual aset merupakan imbas dari kebijakan pemerintah sendiri. Sebab, kerugian yang ada di Pertamina bukan kerugian dari sisi investasi melainkan adanya kebijakan yang merugikan PT Pertamina.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ari Gumilar mengatakan rencana aksi pelepasan participating interest di beberapa blok migas yang dikuasai Pertamina, kemudian spin off kilang Balikpapan dan kilang Cilacap merupakan aksi korporasi untuk menutup kerugian.
"Kami khawatir upaya aksi korporasi ini dengan cara melepas aset untuk menutup kerugian. Padahal sebetulnya bukan dari kerugian investasi yang dihadapi oleh pertamina saat ini tapi adanya kebijakan yang merugikan Pertamina," kata Ari usai aksi bela Pertamina, Jumat 20 Juli 2018.
Menurutnya, kebijakan BBM satu harga yang dibebankan kepada PT Pertamina dan kebijakan Menteri ESDM Ignasius Jonan menahan kenaikan solar dan premium hingga 2019 membuat Pertamina rugi secara signifikan.
"Terkait kebijakan menteri jonan yang menyampaikan sampai 2019 BBM solar dan premium tidak akan naik, padahal premium tidak lagi disubsidi pemerintah sehingga dampaknya Pertamina yang harus mensubsidi, ini lama lama menggerus kas pertamina," katanya.
Sehingga, lanjut dia, untuk menyelesaikan permasalahan kerugian itu yang ditakutkan pekerja adalah direksi dan kementerian akhirnya sepakat melakukan aksi korporasi melalui pelepasan aset.
"Lama-lama kalau dilepas satu per satu akhirnya Pertamina hilang, itu yang kita khawatirkan dan tentunya yang paling berdampak adalah masyarakat," kata Ari.
Jangan Kolaps
Ia berharap dengan aksi bela Pertamina hari ini, Pemerintah dan direksi sadar agar ada upaya untuk mempertahankan Pertamina jangan sampai kolaps.
Sebab, jika kolaps, yang menanggung dampaknya adalah rakyat. "Terkait aksi lain kita lihat perkembangan setelah ini," tutup Ari. (ren)
