- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemerintah memutuskan untuk menambah plafon Kredit Usaha Rakyat bagi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di 2018 menjadi Rp340 miliar. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp210 miliar, dari plafon KUR 2017 yang sebesar Rp130 miliar.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Nusron Wahid menjelaskan, kenaikan tersebut diputuskan lantaran plafon KUR untuk TKI selama ini yang di kisaran Rp130 miliar tidak mencukupi untuk mengakomodir kebutuhan TKI.
"Karena kurang, plafon yang sudah ditentukan kemarin kurang, habis. Kenapa habis? Ini program KUR TKI ini, program SBY di 2009 tapi tidak jalan. Waktu saya jadi Kepala BNP2TKI, saya inisiate ulang. Karena, sebelum ada KUR TKI ini, teman-teman TKI itu dapat pinjaman dari koperasi simpan pinjam yang bunganya tinggi sekitar 60 persen dulu bunganya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 18 September 2018.
Program KUR ini, kata dia, akan digunakan TKI membeli tiket perjalanan, biaya pelatihan, hingga kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Setiap TKI, dikatakan Nusron akan disiapkan anggaran dari KUR tersebut sebesar Rp18 sampai Rp25 juta. Di mana setiap tahunnya akan ada 280 ribu orang yang berangkat untuk bekerja di luar negeri.
"Mohon maaf ya, biasanya embak-embaknya itu sebelum berangkat ninggalin keluarganya, satu kali gaji dia tinggalin untuk persiapan bekal hidup di rumah, karena ninggalin anak-anak. Biasanya (digunakan untuk keperluan) seperti itu," tambah Nusron.
Nusron mengatakan, besaran plafon tersebut akan mulai berlaku pada tahun ini. Dengan 7 lembaga yang menyalurkan, di antaranya yaitu Bank BRI, Mandiri, BNI, Sinarmas, Arta Graha, CTBC, ITC Finanance dan yang terbaru mengajukan yaktu BFI Finance.
"Ini sudah 58 persen penyerapan realisasinya per 31 Agustus. Sekarang Alhamdulillah sebelum Desember sudah bisa terserap 100 persen." (mus)
Ada yang Lebih Ditakuti TKI di Malaysia Ketimbang Corona
Banyak yang menjadi tulang punggung keluarga.
