- ANTARA FOTO/Ampelsa
VIVA – Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2018 mengalami defisit sebesar US$3,78 miliar. Pada periode tersebut surplus hanya terjadi pada Maret, Juni, dan September.
Ini artinya, defisit transaksi berjalan merupakan persoalan serius. Salah satu cara menutupinya lewat peningkatan daya saing ekspor bidang perikanan dan hasil laut.
Agar ikan dan hasil laut Indonesia memiliki daya saing ekspor yang tinggi, sekaligus dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah harus mensinergikan semua dunia usaha dan masyarakat nelayan.
Pengamat Ekonomi Rusman Ghazali mengatakan, pembangunan sektor kemaritiman harus diikuti dengan meningkatkan daya saing di sektor perikanan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih sejahtera dan devisa negara bisa diraih lebih banyak melalui ekspor.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah harus dapat meningkatkan sinergi dengan seluruh stakeholder pelaku bisnis ikan dan hasil laut, termasuk dengan para nelayan kecil. Hasil ekspor pun bisa dinikmati oleh semua, termasuk nelayan kecil,” kata Rusman yang kini juga Dosen Pascasarjana Universitas Nasional, dalam keterangannya, Rabu, 31 Oktober 2018.
Menurutnya, sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan bahkan Jepang, yang dahulu menjadikan produk perikanan sebagai keunggulan dalam meraih devisa melalui pariwisata, kini justru mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku karena minimnya pasokan.
Kekosongan bahan baku ekspor ikan negara-negara tetangga inilah, menurut Rusman, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah dengan meningkatkan ekspor ikan dan hasil laut. Apalagi, ikan dan hasil laut menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di beberapa negara.
"Inilah pasar ekspor yang harus digarap dengan serius karena kita punya pasokan yang tidak terbatas. Laut kita luas. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri atau hanya menunjuk satu pihak saja," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, tersebut.
Sementara itu, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia yang juga mantan Deputi Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara, Chairil Abdini mengaku, peningkatan daya saing sektor pembangunan maritim harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
“Pengembangan teknologi dan peningkatan inovasi, serta peningkatan sistem logistik nasional serta pengembangan sistem transportasi poros maritim yang terpadu merupakan syarat untuk mewujudkan pembangunan maritim Indonesia lebih unggul,” tegasnya
