VIVA – Kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi sangat dipengaruhi oleh kondisi minyak dan gas bumi, mengingat besarnya permintaan terhadap bahan bakar fosil tersebut. Karena itulah, inisiatif terhadap peningkatan sumber energi terbarukan menjadi sangat penting.
Hal inilah, menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta yang menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini. Bahkan, Presiden Jokowi memasukkan rencana strategis ini dalam visi dan misinya terkait dengan kontestasi pada Pemilihan Presiden 2019 yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
“Kebijakan strategis terkait pengembangan sumber energi yang sudah dimulai ini akan diteruskan oleh Jokowi,” papar Arif, dalam dialog Indonesia Energy Economic Forum 2018 yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Energy Economics (IIEE) bersama Bimasena: The Mines and Energy Society di Jakarta, Jumat (16/11).
Dalam paparannya disampaikan, terkait dengan energi baru dan terbarukan, sektor panas bumi telah menjadi perhatian serius pemerintah untuk dikembangkan. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, dari sisi pertumbuhan kapasitas terpasang, perkembangan sektor panas bumi sangat baik dibandingkan periode sebelumnya.
Data Kementerian Energi mengungkapkan, kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik panas bumi hingga kuartal III-2018 telah mencapai 1.948,5 MW. Jika dibandingkan 2014, di awal Jokowi menjabat sebagai Presiden, pencapaiannya sangat terlihat, karena pada waktu itu masih di bawah 1.400 MW.
Lebih lanjut Arif menyampaikan, perkiraan potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 441,7 GW. Potensi ini, katanya, didominasi oleh energi surya yang mencapai 207,4 GW, yang saat pemanfaatannya saat ini masih sekitar 2 persen.
“Karena itu, pemanfaatan energi terbarukan perlu didorong untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah, karena potensinya menyebar,” ujarnya.
Arif Budimanta menyampaikan, upaya mendorong pengembangan energi terbarukan ini sangat strategis dan menjadi bagian penting dari upaya Presiden Jokowi mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi. Khusus untuk energi fosil, tentu saja tetap diproduksi. Namun, pemanfaatannya harus efisien serta mampu meningkatkan nilai tambah demi mendukung pengembangan ekonomi nasional.
Komitmen pengembangan energi terbarukan ini, antara lain ditunjukkan melalui realisasi kontrak yang pada 2017 sudah 70 kontrak ditandatangani. Sementara pada 2014 hingga 2016, secara total dalam tiga tahun itu telah ada 51 kontrak.
Komitmen tersebut juga diikuti dengan upaya menjaga agar para pelaku usaha di sektor tersebut tidak saling mematikan, namun berupaya untuk bekerja sama (koperasi). Hal ini, kata Arif, menjadi fokus strategis pemerintahan Presiden Jokowi di masa mendatang seandainya terpilih kembali.
“Sebab itulah amanat yang termaktub dalam prinsip-prinsip Pancasila serta pesan penting dari para pendiri bangsa kita, yang terus diupayakan untuk terealisasi,” ujarnya.
