Pulang dari China, Bos Inalum Dapat Sinyal Izin Ekspor Freeport 

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Budi Gunadi Sadikin
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fikri Halim

VIVA – PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) saat ini tengah merampungkan kelengkapan izin persaingan usaha atau Antitrust kepada negara eksportir PT Freeport Indonesia. Sebab, setelah proses divestasi dan Inalum mengakuisisi Freeport Indonesia, proses ekspor diupayakan terus berjalan. 

Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya baru saja bertolak ke China untuk mengurus izin tersebut. Izin pelaporan persaingan usaha ke negara China itu mendapat respons positif dari lembaga Antitrust. 

"Pagi ini saya baru dari China, ketemu State Administration For Market Regulation (lembaga antitrust china) minta tolong supaya bisa dibantu diterbitkan lebih cepat dan mereka memberikan sinyal positif," kata Budi di Energy Building, Jakarta, Kamis 22 November 2018.

Selesaikan Persoalan Papua, Jusuf Kalla Beri Saran Begini ke Prabowo-Gibran

Ia mengatakan, sebetulnya pihaknya saat ini sedang mengurus izin Antitrust ke lima negara tujuan ekspor Freeport. Di antaranya, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, China dan Filipina. Hal ini harus diselesaikan sebelum transaksi divestasi Freeport dilakukan. 

"Cuma Indonesia bisa sesudah transaksi (divestasi). Jadi empat yang mesti kita kejar sebelum transaksi, dua sudah keluar dari Jepang dan Korsel. Yang belum keluar dari Filipina dan China. Yang paling lama biasanya di China," kata dia. 

Beroperasi Juni 2024, Smelter Freeport di Gresik Bakal Diresmikan Jokowi?

Ia menjelaskan, China merupakan negara pengimpor yang cukup besar dari PT Freeport Indonesia khususnya untuk komoditas tembaga. Setiap ada aksi korporasi dari perusahaan pengekspor, maka harus dipastikan agar tidak terjadi kartel. 

"Mereka lihat kalau ada corporate action dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan copper ingin pastikan tidak terjadi kartel karena nekan harga impor mereka," ujarnya. 

Ia menargetkan, izin pelaporan persaingan usaha atau Antitrust dari China maupun Filipina selesai pada Desember 2018 sebelum divestasi. 

"Saya harap bisa. China dan Filipina target Desember juga selesai. Kalau Filipina mereka punya smelter tembaga. Kalau tidak salah PTFI juga punya investasi di Filipina. Khusus copper (tembaga)." (mus) 
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya