Sri Mulyani: Infrastruktur Gencar Bukan Hobi Jokowi, Tapi Kebutuhan RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di acara DBS Asian Insights Conference 2019.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fikri Halim

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan gencarnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo. Ditegaskannya, program itu bukan hobi Presiden melainkan kebutuhan dari Republik Indonesia. 

Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun

"Presiden Jokowi melakukan investasi di bidang infrastruktur bukan karena hobi. Itu adalah karena kebutuhan Republik Indonesia," ujar Sri Mulyani di acara DBS Asian Insights Conference 2019 di Hotel Mulia Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.

Ia mengakui bahwa selama ini pembangunan Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurutnya, masyarakat di seluruh Indonesia memiliki hak yang sama dengan warga Pulau Jawa untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur. 

Jokowi Resmikan 147 Bangunan yang Direhabilitasi Pasca Gempa di Sulawesi Barat

"Seperti pak Luhut misalnya waktu kecil di Danau Toba apakah tidak punya hak yang sama dengan orang yang di Pulau Jawa. Apakah mereka tidak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan quality of school, quality of clean water, quality of growth hanya karena mereka tinggal di luar Jawa," kata Sri Mulyani. 

Untuk itu, ia menegaskan, jika berbicara tentang negara kesatuan, tentunya isu utama adalah tentang pemerataan, kemiskinan dan gini rasio. Semua itu, lanjut dia, bisa diatasi dengan investasi di bidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. 

Jokowi: Jalan Inpres Gorontalo Penting untuk Tingkatkan Konektivitas Daerah

"Itu all about infrastruktur dan (investasi) di manusia. Itu adalah program yang menjadi tulang punggung dan core program dari Presiden Jokowi yang harus kita lakukan," lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Di saat ekonomi Indonesia tertekan, Sri Mulyani melanjutkan bukan berarti pemerintah lantas menyerah dalam pembangunan. Justru akselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia itu dinilai perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. 

"Kami melakukan semua program ini dengan tetap menjaga kehati-hatian fiskal. Bukan berarti juga kita membuat defisit yang extra vaganza sehingga APBN kita kolaps," ucapnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya