- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Zabur Karuru
VIVA – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menyebutkan, pihaknya mengalami kesulitan dalam kepengurusan proses sertifikasi tanah bagi daerah luar pulau Jawa.
Hal tersebut, menyusul banyaknya konflik seperti, sengketa tanah yang ada pada wilayah di luar pulau Jawa. Khususnya di Kalimantan dan Papua.
"Untuk daerah paling tinggi proses penyelesaian sertifikasi yakni, Tangerang. Tetapi, paling minim, yakni Kalimantan dan Papua, itu karena banyaknya konflik tanah. Namun, sejauh ini seluruh tanah di Indonesia akan ditargetkan terdaftar hingga tahun depan meski, belum tersertifikasi," katanya di Tangerang, Senin 18 Februari 2019.
Sejauh ini, dari 1.040.000 bidang tanah, yang sudah terdaftar sebanyak 716 ribu dan masih 323 ribu lagi yang harus disertifikasi. Pemerintah menargetkan 2023, akan selesai, dengan target per satu tahun itu 60 hingga 70 ribu.
"Kalau sertifikasi, tahun ini DKI Jakarta sudah 100 persen. Disusul Bali, hampir seratus persen, tinggal bereskan yang kecil di luar Jawa. Harapan, tentu 2023 selesai," ungkapnya. (asp)
Menteri AHY Bongkar 2 Kasus Mafia Tanah Bernilai Miliaran di Jawa Timur
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya kasus mafia tanah di Jawa Timur bernilai miliaran rupiah
