- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Kementerian Keuangan mencatat, pengelolaan anggaran di Kementerian dan Lembaga atau K/L pada 2018, semakin baik. Itu ditandai dengan meningkatnya Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA pada 2018, menjadi mendekati angka indeks 100, yakni sebesar 98,3 dari 2017, yang sebesar 82,19.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, membaiknya kinerja pengelolaan anggaran 2018 itu, tidak terlepas dari tidak adanya APBN Perubahan (APBN-P). Diketahui, 2018, merupakan tahun pertama pemerintah tidak melakukan APBN-P sejak 15 tahun terakhir.
"Kami senang, 2018, ada satu faktor yang membantu, yaitu untuk pertama kalinya dalam 15 tahun kita laksanakan APBN tidak ada APBN Perubahan. Ini buat K/L fokus," kata dia, saat berbicara di acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2019 di kantornya, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.
Di samping itu, lanjut Sri, akibat itu juga pada 2018, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga secara signifikan menurun, yakni dari 2017, revisian DIPA mencapai 53 ribu, menjadi hanya 13 ribu pada 2018.
Itu ditegaskan, Sri menandakan bahwa perencanaan penggunaan anggaran sudah semakin matang dan melalui estimasi yang mendetail dilakukan oleh seluruh jajaran K/L.
"Karena, banyak K/L yang sudah enggak usah mikir, ada APBN-P enggak, padahal di mejanya banyak yang belum dikerjakan. Jadi, energinya banyak memikirkan apa yang belum dikerjakan sedangkan yang di atas mejanya belum dikerjakan," ungkap dia.
Selain itu, lanjut dia, indikator pengelolaan anggaran yang membaik itu juga terlihat dari semakin meratanya penyelesaian berbagai program kerja K/L yang tidak lagi diselesaikan seluruhnya di akhir tahun secara sekaligus.
Hal Itu terlihat, dari meningkatnya persentase eksekusi penyelesaian anggaran yang meningkat dari 2017, sebesar 20 persen menjadi 60 persen pada 2018.
"Ini perencanaan yang lebih baik. Kita sering disorot antara tanggal 1 sampai 23 Desember itu semua kegiatan melonjak tinggi, semua hotel penuh, semua orang mengadakan rapat kerja, itu tidak baik signalnya," tegasnya.
"Saya harap pada 2019, harusnya 100 persen. Yang tidak kita potong saja anggarannya, karena itu paling ampuh. Masyarakat berhak kita melaksanakan anggaran secara baik," tambah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (asp)
