- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Guna mengatasi rendahnya harga karet alam di sepanjang 2018 hingga awal 2019, pemerintah berupaya melakukan tiga kebijakan dari sisi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, tiga kebijakan itu akan dilakukan dengan mengatur jumlah ekspor karet alam melalui mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS), meningkatkan penggunaan karet alam di dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme (DPS), dan upaya meremajakan atau penanaman kembali karet alam melalui Supply Management Scheme (SMS) .
"Dengan mengimplementasikan ketiga kebijakan ini secara konsisten, maka harga (karet alam) diharapkan dapat naik di pasaran,” kata Darmin di kantornya, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin 25 Februari 2019.
Darmin pun merincikan tiga kebijakan hasil pertemuan Indonesia dengan Malaysia dan Thailand, dalam forum Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) tersebut.
Dia menegaskan, pentingnya implementasi AETS sebagai instrumen yang efektif menyelesaikan persoalan ketidakseimbangan stok di pasar global, dilakukan dengan mengurangi ekspor dari ketiga negara tersebut sebesar 200-300 ribu metric ton untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.
"Implementasi AETS perlu dilanjutkan dengan mekanisme DPS guna meningkatkan konsumsi domestik secara signifikan di masing-masing negara," kata Darmin.
Di Indonesia sendiri, pemanfaatan karet alam terdapat pada proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan provinsi dan kabupaten yang tersebar di seluruh negeri, damper jalur rel, pemisah jalan, bantalan jembatan, dan vulkanisir ban.
Sedangkan di Thailand, mereka telah menerapkan operasi pasar strategis melalui enam pasar fisik karet, yang kemudian mampu memperbaiki harga karet alam di pasar domestiknya. Sehingga, volume perdagangan karet alam Thailand di 2018 meningkat sebesar 105.600 MT atau senilai total US$225 juta.
Sementara Malaysia akan meneruskan proyek jalan berlapis karet. Pemerintah Malaysia sudah menyetujui anggaran sebesar RM100 juta, untuk pembangunan dan perawatan jalan yang menggunakan aspal, yang dimodifikasi dari karet pada area pelabuhan dan industrinya.
Selain itu, para menteri juga berkomitmen melanjutkan dan memperbaiki implementasi SMS. Skema ini berperan penting dalam pencapaian titik keseimbangan antara supply dan demand karet alam, dengan mengakselerasi penanaman kembali karet alam.
“Inti dari SMS adalah replanting. Di Indonesia, yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian yakni dari lahan replanting sejumlah 60 persen itu ditanami karet, dan sisanya ditanami tanaman lain seperti kakao, hortikultura, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelebihan suplai,” ujarnya.
Diketahui, Thailand berencana mengoptimalkan replanting pohon karet sebesar 65 ribu hektare per tahun, sedangkan Indonesia sebesar 50 ribu hektare per tahun, dan Malaysia sebesar 25 ribu hektare per tahun.
