Gunakan Citra Satelit untuk PSN, LAPAN: Negara Hemat Triliunan Rupiah
- Arrijal /VIVA
VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, hari ini, Selasa, 19 Maret 2019 menandatangani nota kesepahaman terkait pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa. Upaya itu untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas nasional.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menjelaskan, program PSN yang dapat dikerjasamakan dengan sains dan teknologi milik LAPAN itu di antaranya, program Percepatan Kebijakan Satu Peta, Moratorium Sawit, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, serta Online Single Submission.
"Melalui penandatanganan nota kesepahaman kali ini, pemanfaatan sains, penerbangan dan antariksa diharapkan bisa jadi dasar referensi dalam PSN, terutama yang menjadi tugas di Kemenko Perekonomian," ujar dia usai menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Program-program tersebut, menurut dia, dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan penyediaan data spasial yang akurat, salah satunya adalah data penginderaan jauh, seperti pemanfaatan data penginderaan jauh pada Kebijakan Satu Peta untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, serta untuk pelaksanaan moratorium sawit terkait penertiban izin perkebunan kelapa sawit.
"Banyak hal yang bisa dimanfaatkan, terutama dalam bicara perumusan kebijakan PSN, terutama pemanfataan data penginderaan jauh, citra satelit. Saya kira kebijakan PSN butuhkan data dan referensi," tutur Susiwijono.
Sementara itu, Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin memastikan pemanfaatan layanan citra satelit dari LAPAN untuk digunakan seluruh kementerian dan lembaga dalam berbagai program PSN tersebut, bisa menciptakan efisiensi dalam hal penggunaan anggaran pemerintah. Pada 2018, ia mengatakan, efisiensi anggaran bisa mencapai Rp13 triliun.
"Kalau dihitung nilai ekonominya, kita bisa menghemat sekitar Rp3 triliun untuk tahun 2015, Rp5 triliun untuk tahun 2016, Rp7 triliun untuk tahun 2017, dan Rp13 triliun untuk tahun 2018. Jadi, termasuk dengan adanya nota kesepahaman ini, kita berkontribusi dalam penghematan anggaran yang jumlahnya luar biasa," ujar Thomas. (art)
