- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa Direktur Marketing Pertamina Trans Continental, Wedi Kamaludin, yang diduga turut serta dalam rombongan Prabowo Subianto ke Burnei Darussalam pada Kamis, 21 Mei 2019, telah di non-aktifkan oleh Dewan Direksi PT Pertamina, sebagai induk usaha perusahan tersebut.
"Iya dinonaktifkan sampai ada investigasi," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Menurut dia, keputusan Pertamina untuk menonaktifkan Wedi dilakukan sejak kemarin, Senin 20, Mei 2019. Namun, dia menegaskan bahwa saat ini pihak Pertamina sendiri masih melakukan investigasi mendalam terhadap Wedi.
"Mestinya sih kemarin, Direksi Pertamina (yang nonaktifkan), karena bukan direkktur BUMN kan. Lagi diinvestigasi, lagi diperiksa, apa betul, apa melakukan di luar, pelanggaran-pelanggaran apa saja, peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar," tutur Fajar.
Namun, dia menegaskan bahwa pegawai BUMN seluruhnya memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, baik turut serta berkampanye ataupun masuk dalam jajaran tim pasangan calon tertentu. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. "Iya pegawai BUMN emang enggak boleh berkampanye atau jadi tim atau jadi apapun itu," tegasnya.
Seperti diketahui, beredar kabar bahwa terdapat 11 nama anggota rombongan yang ikut Prabowo dalam lawatannya ke Brunei Darussalam pada 16 Mei 2019 lalu. Wedi disebut-sebut menjadi salah satu anggota yang turut serta dalam rombongan tersebut.
Pihak Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membenarkan informasi bahwa calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bertolak ke Brunei Darussalam. Pihak Imigrasi menyebut Prabowo berangkat ke Brunei pada Kamis, 16 Mei kemarin.
"Pak Prabowo pergi ke Bandar Sri Begawan dari Halim Perdanakusuma pada 16 Mei 2019, naik pesawat pribadi beliau 9H-NYC Embraer 190-Lineage 1000." kata Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Sam Fernando kepada VIVA, Sabtu, 18 Mei 2019. (ren)
