BI Klaim Seluruh KPM PKH Bansos Sudah Punya Rekening Bank

Gedung Bank Indonesia (tampak depan)
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

VIVA – Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa dengan adanya elektronifikasi di Program Keluarga Harapan yang telah didorong sejak tahun lalu, inklusi keuangan semakin meningkat di Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya kepemilikian rekening perbankan di seluruh Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

Dihadapan Anies Baswedan, Pedagang Minta Program PKH Jokowi Dilanjutkan

Gubenur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan, dari target 10 juta KPM yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah pada 2018, saat ini seluruhnya telah memiliki rekening perbankan. Meningkat jauh dari catatan sebelumnya yang hanya sebanyak 13 persen.

"Yang sudah di elektronifikasi, dahulu 13 persen punya rekening bank. Sekarang,10 jutanya sudah punya, ini dorong inklusi keuangan dan perdalam pasar keuangan," kata dia di Gedung BI di Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.

Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH untuk 23.733 KPM di 6 Wilayah Yogyakarta

Bahkan, lanjut dia, karena digitalisasi program tersebut, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program keluarga manfaat untuk kebutuhan produktif juga turut meningkat. Sebab, sosialisasi dan edukasi dari pemerintah untuk memberdayakan KPM semakin cepat dan efektif.

Berdasarkan datanya, 61 persen dari 10 juta KPM PKH seperti Bantuan Sosial tidak langsung mencairkan dananya, melainkan untuk ditabung. Kemudian 39 persennya melakukan pencairan dan 8 persennya ditujukan untuk pembelian barang-barang.

Penyaluran PKH dan Bansos di Gili Trawangan Hampir 100 Persen

"Intinya yang sudah dielektronifikasikan, keuangannya sudah inklusif, tidak semua langsung digunakan. 61 persen menabung, ini jadi produktif," tegas dia.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa BI bersama pemerintah, baik pusat dan daerah akan terus mengembangkan elektronifikasi di sektor tersebut supaya target inklusi keuangan 75 persen tercapai.

Salah satu caranya adalah dengan perluasan program bansos non tunai dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk di wilayah blank spot atau daerah yang tak terjaman internet, antara lain menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT.

"Sehingga tidak hanya inklusi keuangan, tapi perdalam pasar keuangannya sejalan visi sistem pembayaran Indonesia 2025 dan memberdayakan masyarakat yang terima bansos insya Allah bisa diberdayakan dari sisi ekonominya," tutur dia. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya