- ANTARA/Arief Priyono
VIVA – Petani tebu menilai sudah sepantasnya pabrik gula yang dikelola PT Perkebunan Nusantara mendapat prioritas penugasan impor raw sugar pada musim giling tahun ini.
Sebab, keuntungan yang diperoleh dari pengolahan raw sugar tersebut selain untuk menutup idle capacity, juga bisa digunakan untuk membeli tebu petani. Revitalisasi mesin pun bisa dilakukan sehingga tingkat rendemen bisa lebih tinggi.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, hari ini, Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil menilai, alasan pemerintah memberikan penugasan ke swasta dengan dalih lebih efisien dan mesin lebih modern tidak masuk akal.
Padahal lanjutnya, setelah revitalisasi, sejumlah pabrik gula pemerintah telah dimodernisasi. Kondisi itu dipastikan mampu berkompetisi dengan pabrik gula swasta.
"Sejumlah pabrik gula BUMN tutup karena kekurangan bahan baku. Kondisi idle capacity ini bisa diatasi dengan mengolah raw sugar. sehingga pabrik gula BUMN bisa kembali beroperasi," kata Arum dikutip dari keterangan resminya, Jumat 28 Juni 2019.
Menurutnya, penurunan pasokan tebu saat ini antara lain diakibatkan penyempitan lahan tebu dan semakin menurunnya minat petani menanam tebu akibat harga tebu semakin murah. Kondisi tersebut makin diperparah dengan ketidakmampuan petani membeli pupuk dan mengatasi biaya pengolahan.
Sementara itu, Direktur Utama PTPN IX Iryanto Hutagaol menegaskan, saat ini pihaknya telah memiliki pabrik-prabrik yang dilengkapi dengan alat-alat modern. Upaya itu dipastikan bisa maksimal pengelolaannya jika memang ditugasi untuk impor.
"PTPN kini sudah memiliki pabrik tebu yang mampu mengolah sekitar 500 ribu ton dalam satu musim giling," katanya.
Dirut PTPN X Dwi Satrio pun mengatakan, PTPN X saat ini sudah menerapkan industri terintegrasi berbasis tebu. Produknya bukan hanya gula namun produk lain seperti bio mass, bio etanol. Artinya BUMN perkebunan pun saat ini sudah bisa bersaing dengan swasta.
"Tidak benar jika pabrik gula PTPN disebut tidak efisien dan teknologinya ketinggalan zaman " sanggahnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi pertanian Agus Pakpahan menegaskan, perbaikan nasib petani tebu dan penyehatan pabrik gula BUMN sangat tergantung pada keputusan politik pemerintah. Karena itu hal ini harus menjadi prioritas di masa depan.
"Masalah gula ini menjadi ujian bagi pemerintah. Jika mengurus gula aja enggak mampu, maka enggak usah bicara mengurus komoditas lainnya," tuturnya.
