- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA – Guna menindaklanjuti masalah penumpukan beras di gudang Bulog, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mewacanakan untuk mengekspor satu juta ton beras tersebut ke beberapa negara tetangga. Seperti misalnya ke Papua Nugini dan Timor Leste.
Sebab, dengan adanya potensi ekspor serta upaya penyelamatan kualitas cadangan beras yang menumpuk itu. Buwas berharap, pemerintah akan memberikan izin terkait wacana tersebut.
"Dengan potensi ekspor, bisa juga kami minta izin. Karena negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timor Leste itu butuh," kaya Buwas di kantornya, kawasan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.
Meski demikian, Buwas mengakui bahwa realisasi dari wacana mengekspor cadangan beras di gudang Bulog itu, memang membutuhkan perizinan dari pemerintah secara langsung.
Sebab, cadangan beras yang diwacanakan Buwas untuk diekspor itu, sebenarnya memang merupakan cadangan beras pemerintah atau CBP, yang disimpan di gudang Bulog.
"Setidaknya satu juta (ton) bisa kita lepas. Makanya kami sedang ajukan usul ke pemerintah. Karena ini kan CBP, jadi tidak bisa dijual kalau tidak ada penugasan dari mereka," kata Buwas.
Buwas memastikan, cadangan beras di gudang Bulog, merupakan beras hasil impor. Sehingga saat ini masih memiliki kualitas yang bagus meskipun cukup lamanya waktu penyimpanan.
Hal itu diakuinya memang berbeda dengan kualitas beras hasil produksi para petani lokal. Yang, kurang bisa bertahan lama sebagaimana beras impor tersebut.
Apabila wacana ekspor beras itu bisa benar-benar terealisasi atas izin pemerintah, lanjut Buwas, maka dana hasil ekspor itu pun nantinya bisa digunakan oleh Bulog untuk kembali menyerap beras dari para petani lokal demi mengisi kembali CBP tersebut.
"Jadi asumsinya, dari 2,2 juta ton CBP saat ini, kami ingin lepas satu juta ton untuk ekspor. Mekanismenya akan kita ajukan untuk melihat apakah ini diizinkan oleh negara," kata Buwas.
"Jika diizinkan, kami kan jadi punya peluang untuk menyerap beras lebih banyak lagi. Tapi kalau tidak dikasih (izin oleh negara), maka kesempatan satu juta ini pun tidak bisa kami serap lagi," ujarnya.
