- R Jihad Akbar/VIVAnews.
VIVA – Perkembangan komoditas kelapa sawit di Indonesia memiliki nilai yang strategis. Sebab, komoditas ini merupakan salah satu sumber devisa negara dan penopang ekonomi nasional.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengungkapkan, nilai ekspor produk minyak sawit termasuk oleokimia dan biodiesel pada 2019 mencapai sekitar US$20 miliar. Tingginya ekspor minyak sawit dan produk turunannya ini, merupakan potensi besar untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia di masa depan.
Menurut Hasan, kontribusi komoditas ini dongkrak ekonomi dapat dilihat dari, peran perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi, telah mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi.
Baca juga: Proyek Biodiesel RI Tetap Tancap Gas meski Diadang COVID-19
“Daerah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat telah berkembang pesat ekonominya karena kelapa sawit,” kata Hasan yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini di Jakarta, dikutip Rabu 2 September 2020.
Hasan mengungkapkan, kondisi itu sejalan dengan kebijakan nasional untuk memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran. Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
Lebih lanjut menurutnya, peran kelapa sawit akan semakin penting. Terutama karena terkait dengan permintaan yang semakin meningkat untuk dukungan penyediaan pangan dan energi secara berkelanjutan.
Karena itu, Hasan meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait kelapa sawit. Sebab jika tidak pas, justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.
Senada dengan Hasan Aminuddin, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan, komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena sumbangannya yang luar biasa besar. Baik dalam hal pembukaan peluang keja maupun sumbangan devisa bagi negara.
Karena itu, ke depan, Luluk berharap pemerintah lebih mengoptimalkan potensi sawit dengan membuat berbagai produk turunan dari kelapa sawit. Sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani sawit rakyat.
Di sisi lain, Luluk mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komunitas internasional terkait sawit. Hal itu jelas merugikan Indonesia.
"Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup," katanya.
Karena itu, Luluk mendorong pemerintah untuk membuat counter issue. Misalnya dalam persoalan lingkungan, pemerintah harus menunjukkan langkah konkret bahwa mereka sudah melakukan pengawasan dan pembinaan secara benar agar tidak terjadi pengrusakan lingkungan.
"Harus ada pemberdayaan petani-petani terutama sawit rakyat, misalnya pola berkebun dan sebagainya. Kita juga dorong pemerintah bisa meng-counter isu secara ilmiah dan elegan juga bahwa kalau disebut produk olahan sawit itu tidak baik, bikin counter kampanye bahwa ada banyak nilai manfaat dari sawit," tuturnya. (ren)
