Anggota Komisi VII DPR: Pertamina Tak Boleh Semena-mena Hapus Premium
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pertamina mengkaji ulang rencana penghapusan BBM jenis premium. Menurut Mulyanto, jika penghapusan Premium itu benar-benar dilaksanakan maka Pertamina dapat dinilai melanggar penugasan pemerintah dalam hal penyediaan BBM murah dan terjangkau bagi masyarakat.
"Pertamina tidak boleh menghapus premium secara semena-mena, meski dalam kerangka uji coba atau edukasi sekalipun. Karena penghapusan jenis BBM, apalagi yang berupa penugasan Pemerintah, harus berdasarkan keputusan Pemerintah. Ini sama juga Pertamina tidak melaksanakan penugasan Pemerintah dengan baik," kata Mulyanto, Kamis 17 September 2020.
Baca juga: Jakarta PSBB Total, Terminal Solo Larang Bus Berangkat ke Ibu Kota
Mulyanto menambahkan, selama pemerintah belum mencabut atau menghapus BBM jenis premium atau selama Pemerintah masih menugaskan Pertamina untuk menjual Premium, maka Pertamina tidak bisa semena-mena menghapus produk BBM tersebut dari peredarannya di masyarakat. Edukasi boleh dilakukan, namun Pertamina tidak boleh menghapuskan penjualan Premium di daerah/kota tertentu.
Dia menegaskan, fraksi PKS DPR RI menolak tegas rencana penghapusan premium karena dinilai memberatkan rakyat yang sedang kesulitan, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah harus peka dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.
Ketika harga BBM dunia anjlok, lanjut dia, Pertamina pun tidak kunjung menurunkan harga BBM domestik. Namun sekarang, dengan rencana penghapusan premium itu, berarti Pertamina akan menghilangkan BBM murah.
“Yang berarti secara langsung membuat masyarakat merogoh kocek lebih dalam untuk biaya transportasi mereka. Bagi masyarakat ini tentu tidak fair," ujar Mulyanto
Menurut Mulyanto, penurunan permintaan Premium yang menjadi dalih pertamina menghapus premium tidak seluruhnya benar. Pengamatan di lapangan, permintaan terhadap premium itu tetap tinggi dan yang terjadi bukanlah permintaannya yang turun, tetapi tepatnya adalah supply yang dibatasi.
"Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, maka permintaan premium pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," ujar Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan, Pertamina jangan berdalih soal lingkungan terkait penghapusan premium ini. Logikanya BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan.
"Masyarakat senang menggunakan BBM bersih karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka, selama harganya terjangkau. Namun, kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," ujar Mulyanto. (ren)
