- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan bahwa Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dinamakan Indonesia Investment Authority (INA) tidak akan tersandung mega skandal korupsi seperti SWF milik Malaysia.
Sebagaimana diketahui, SWF Malaysia yang dinamakan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menjadi skandal korupsi terbesar setelah Perdana Menteri Najib Razak diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggunakan dana kelola 1MDB US$4,5 miliar.
"1MDB disebutkan sebagai contoh yang harus diwaspadai, kami juga menyadari mengenai hal ini," kata Sri saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin, 25 Januari 2021.
Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Sri memastikan bahwa pemerintah sudah memperkuat upaya tata kelola yang baik dalam institusi tersebut, dari mulai proses rekrutmen tiga dewan pengawas (dewas) LPI yang berasal dari unsur profesional.
"Dalam proses rekrutmen kami untuk dewas, kami secara spesifik menanyakan supaya set-up LPI ini, dan peran dewas untuk bisa mencegah terjadinya kasus 1MDB," tuturnya.
Baca juga: Update COVID-19 Indonesia: Jumlah Sembuh Tambah 10.678 Pasien
Menurut Sri, tiga anggota dewas yang telah disetujui Presiden Joko Widodo dan telah dikonsultasikan dengan DPR, yakni Darwin Cyril Noerhadi, Haryanto Sahari dan Yozua Makes sangat mengetahui praktik tata kelola perusahaan atau institusi yang baik.
"Dan kemudian presiden memilih adalah mereka yang tahu betul praktik tata kelola yang harus dihindari supaya tidak terjadi kasus seperti 1MDB," ungkap dia.
Oleh sebab itu, Sri menekankan, fondasi transparansi dan akuntabilitas perlu dibangun dari awal. Terutama di dalam keputusan awal dewas yang merupakan peraturan awal, dan menjadi pondasi regulasi untuk dewan direktur melaksanakan tugas.
"Bahkan kita akan mendekatkan apa yang disebut praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas terbaik yang bisa kita adopsi dalam membangun tata kelola dari SWF kita," ucap dia.
Sebagai informasi Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebelumnya juga telah menyoroti mekanisme pengawasan SWF Indonesia ini agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama seperti kondisi SWF Malaysia tersebut.
"Melahirkan kasus korupsi terbesar di dunia. yang membuat Perdana Menteri Najib Razak sampai kalah pemilu, dan kini lagi menghadapi proses hukum," ujar Dahlan dikutip dari situs pribadinya, Disway.id, Minggu, 29 November 2020.
Namun, Dahlan bercerita bahwa Luhut menegaskan, pengawas lembaga SWF Indonesia ini nantinya adalah lembaga-lembaga internasional. Karena, sumber dana SWF Indonesia juga berasal dari lembaga keuangan internasional.
Najib Razak sendiri telah dinyatakan bersalah atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dalam sidang skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Selasa, 28 Juli 2020 setelahhHakim pengadilan mengatakan tim pengacara Razak gagal meyakinkannya.
Saat membacakan putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali mengatakan, pengacara Najib telah gagal menyangkal anggapan tentang adanya kemungkinan-kemungkinan yang seimbang atau menyebabkan keraguan yang masuk akal atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
