Sri Mulyani Tegaskan Dukung Proyek Air Bersih Meski Dibiayai Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto dokumentasi)
Sumber :
  • Arrijal Rachman/VIVAnews.com

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat mendukung proyek-proyek infrastruktur dasar seperti air bersih ataupun air minum dan sanitasi untuk masyarakat. Meskipun, dana pembangunannya harus bersumber dari utang.

Viral Aksi Emak-emak di Makassar Mengamuk Sambil Ancam Pakai Parang Penagih Utangnya

Dia menjelaskan, dukungan itu karena proyek air minum bersih dan sanitasi merupakan penyedia kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, keuntungan atau rate of return dari proyek itu lebih besar dari modal dikeluarkan.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan kata sambutan pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, Jumat, 19 Desember 2021.

Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara

Baca juga: Menko Luhut Bertemu Menteri Lingkungan Jepang Bahas Pengelolaan Sampah

"Sehingga kita bicara pembiayaan dari proyek penting ini kita tidak ada yang pertanyakan ini feasible atau tidak bahkan kalau dibiayai dengan utang. Karena kita pahami benefit-nya sangat besar," tegas Sri.

Ini Penyebab Aset PLN Nusantara Power Melesat Jadi Rp 350 Triliun

Meski akan mempermudah pembiayaan proyek prioritas negara tersebut, Sri menekankan, tanggung jawab pengelolaannya juga harus tinggi. Seperti ketepatan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian proyek hingga tidak adanya tindak pidana korupsi.

"Dihitung dari rate of return-nya, dari sisi sosial dan ekonomi jauh lebih tinggi dari biaya proyek yang dikeluarkan. Apalagi bisa dijaga tata kelolanya, disiplin tidak ada korupsi pasti saya sangat yakin biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibanding manfaatnya," tuturnya.

Berdasarkan kajian banyak lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sri mengatakan, infrastruktur air bersih dan sanitasi yang menyediakan hak dasar manusia akan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

"Agar pembangunan dan aksesibilitas dari air bersih serta sanitasi harus menjadi prioritas bahkan pada situasi pandemic seperti ini pun makin penting karena ini adalah bagian dari membangun ketahanan dan imunitas dari masyarakat," ucapnya.

Secara umum, Sri mengungkapkan, akses masyarakat terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan itu terus meningkat persentasenya dari tahun ke tahun. Dia menyebutkan, pada 2017 sebesar 62,75 persen, 65,28 persen pada 2018 dan pada 2019 mampu mencapai 84,91 persen.

"Tidak berarti kita puas karena berarti masih ada 15 persen rakyat kita yang belum mendapatkan layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan. Nah proyek SPAM ini merupakan salah satu ikhtiar, proyek infrastruktur yang sangat sangat penting dan prioritas," ungkap Sri.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya