Dampak Buang Makanan Bikin Nilai Ekonomi RI Hilang Rp551 Triliun

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Sumber :
  • Bappenas

VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas telah mengumumkan hasil laporan atau kajian Food Loss and Waste (FLW) yang ada di Indonesia selama periode 20 tahun atau 2000-2019.

Mengenal Tradisi Hantaran di Indonesia, Simbol Rasa Syukur dan Kasih Sayang

Laporan yang bekerja sama dengan Foreign, Commonwealth and Development Office Pemerintah Inggris ini menghasilkan informasi dampak dari makanan dan bahan makanan yang terbuang di RI terhadap ekonomi dan sosial.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, laporan tersebut menunjukkan, timbulan dampak FLW di Indonesia selama 20 tahun mencapai 23-48 juta ton atau setara 115-184 kg/kapita/tahun.

5 Makanan yang Tidak Boleh Dikonsumsi oleh Penderita Asam Lambung, Apa Saja?

"Timbulan Food Loss and Waste ini tentu menimbulkan dampak multidimensi," kata dia di acara Strategi Penanganan FLW secara virtual, Rabu, 9 Juni 2021.

Baca juga: Proyeksi Terbaru Bank Dunia: Ekonomi Global 2021 Tumbuh 5,6%, RI 4,4%

5 Makanan yang Wajib Dihindari oleh Wanita Hamil, dari Daging Mentah hingga Kafein

Adapun sejumlah dampak yang ditimbulkan dari besaran FLW itu dikatakannya memunculkan emisi gas rumah kaca (GRK) selama 20 tahun dengan besaran mencapai 1.702,9 megaton CO2 equivalent.

Kemudian, dampak atau nilai ekonomi yang hilang dari terbuangnya makanan dan bahan makanan 20 tahun terakhir ini mencapai Rp213-551 triliun per tahunnya atau setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, FLW 2000-2019 ini menimbulkan kehilangan gizi atau kandungan energi yang dapat memberi makanan terhadap 61-125 juta orang. Angka ini setara dengan 29-47 persen populasi Indonesia.

"Dari Food Loss and Waste 2000-2019 ini dapat memberikan makanan 61-125 juta orang per tahun, itu sungguh luar biasa," tutur Suharso.

Untuk itu, dia menekankan, demi mengantisipasi data ini pemerintah telah mencanangkan lima strategi. Pertama adalah membangun pengetahuan FLW kepada seluruh SDM yang terlibat di rantai pasok pangan.

Kedua, mengembangkan korporasi petani serta mengoptimalkan pendanaan tepat guna untuk penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses pangan.

Ketiga, mengembangkan regulasi FLW tingkat nasional dan regional serta memperkuat koordinasi lembaga. Keempat, mendorong pembangunan platform penyaluran makanan serta pengelolaan FLW yang mendukung ekonomi sirkular.

"Terakhir penguatan penguatan data base nasional dan regional mengenai FLW melalui kajian dan sensus terkait," papar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya