- Istimewa
VIVA – Sebanyak tiga varian obat terapi bagi pasien COVID-19 mengalami kekosongan stok di jaringan apotek Kimia Farma, hingga siang ini. Kekosongan obat itu terjadi di 3.114 jaringan apotek yang dimiliki.
Berdasarkan laman Farma Plus, jaringan apotek Kimia Farma itu berada di seluruh provinsi di Indonesia. Tiga obat yang kosong itu adalah Immunoglobulin, Remdesivir dan Tocilizumab.
Sementara itu, 672 ribu lebih obat terapi bagi pasien COVID-19 yang masih tersedia di jaringan apotek Kimia Farma. Yaitu, Azithromycin sebanyak 134 ribu, Favipiravir 349,9 ribu, Ivermectin 178,7 ribu, dan Oseltamivir 9.971.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam pemaparan secara virtual kepada Komisi IX DPR RI, Selasa malam mengatakan, Pemerintah telah mengalokasikan tambahan suplai obat terapi COVID-19 secara bertahap sampai akhir Juli 2021.
Tambahan suplai obat tersebut, di antaranya Azithromycin sebanyak 11,2 juta lebih dari estimasi kebutuhan 1,5 juta lebih, Ivermectin sebanyak 6,2 juta lebih dari estimasi kebutuhan 1,7 juta lebih, Oseltamivir sebanyak 5,7 juta lebih dari estimasi kebutuhan 4,2 juta.
Kemudian Remdesivir sebanyak 1,4 juta dari kebutuhan sebanyak 1,6 juta, Favipiravir sebanyak 8 juta lebih dari kebutuhan 12 juta lebih, IV Immunogobulin sebanyak 73.660 dari kebutuhan 1,2 juta lebih, serta Tocilizumab (Actemra) sebanyak 3.800 dari total kebutuhan 60.162.
Baca juga: DJP Luncurkan 4 Aplikasi Pajak Baru, Bisa Cek NPWP Digital
"Kita mendorong komitmen industri dalam dan luar negeri dalam pemenuhan suplai obat COVID-19. Untuk Tocilizumab dan IV Immunogobulin, kita mendorong produsen global (Actemra-Roche) untuk memprioritaskan suplai produknya ke Indonesia dan alternatif tambahan suplai dari produsen lain seperti China, melalui jalur Special Access Scheme (SAS) serta donasi," katanya.
Untuk kebutuhan Remdesivir, kata Budi, sedang didorong penambahan kuota produk impor dari India, Bangladesh, Mesir, dan China. Sedangkan Favipiravir dilakukan percepatan dan penambahan produksi dalam negeri.
"Kami juga mendorong distribusi obat merata antardaerah untuk mencegah kekosongan obat sporadis," katanya.
Terkait harga, Kementerian Kesehatan pun sudah mengkaji kondisi di lapangan untuk obat penanganan COVID-19. Telah diterbitkan pula SK Menkes No.HK.07.07/Menkes/4826/2021 untuk mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) obat dalam masa Pandemi COVID-19. (Ant)
