Peternak Mengeluh ke Dewan: Harga Telur Anjlok tapi Pakan Mahal
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA – Koordinator Gerakan Peternak Rakyat Indonesia (GAPRINDO) Blitar, Yasin Nurcahyo, mengeluhkan anjloknya harga telur di pasaran saat dengar pendapat atau hearing di DPRD Jawa Timur di Surabaya pada Senin, 13 September 2021. Peternak tambah tertekan karena harga pakan ternak justru mahal.
Yasin menilai, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung berbulan-bulan hingga sekarang jadi salah satu penyebab anjloknya harga telur. Karena PPKM, banyak sektor ekonomi lain yang berhubungan dengan produksi telur menghentikan kegiatan. Akibatnya, permintaan turun drastis.
"Restoran, hotel, usaha katering dan usaha lain yang berkaitan sudah banyak yang tidak beroperasi," kata Yasin.
Di sisi lain, lanjut dia, harga pakan ternak justru naik. Hal itu membuat peternak tambah tercekik. Yasin menyebutkan, harga pakan jadi saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung Rp5.700 - Rp6.000 per kilogram. Sedangkan harga telur dari peternak hanya Rp13.500 - Rp14.500 per kilogram.
Plt Kepala Dinas Peternakan Jatim Mohammad Gunawan membenarkan penjelasan Yasin. Menurutnya, anjloknya harga telur karena melimpahnya produksi telur sementara permintaan pasar turun drastis. Dia mengamini itu terjadi imbas dari COVID-19 yang menelurkan kebijakan PPKM oleh pemerintah.
Gunawan juga membenarkan bahwa harga pakan ternak justru naik. Hal itu terjadi karena harga jagung naik. "Produksi telur pada Triwulan I tahun ini sebanyak 100.148.938 kilogram. Sedangkan Triwulan II meningkat menjadi 230.337.958 kilogram," ujarnya.
Kepala Unit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ajun Komisaris Polisi Akhmadi juga mengamini pernyataan Yasin dan penjelasan Plt Jadi anak Jatim. Masalahnya, dia mengaku kesulitan untuk mendapatkan data rinci dari tengkulak.
Hal yang pasti, Akhmadi menegaskan bahwa polda siap untuk membantu masyarakat peternak dan pemerintah dalam menstabilkan harga telur. "Kami berharap siapa pun yang memiliki data tengkulak bisa dilaporkan kepada kami," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Saifuddi mendorong adanya bantuan pangan nontunai dari pemerintah agar menyerap produksi telur dari para peternak. "Demikian juga CSR perusahaan itu lewat Dinas Peternakan untuk membeli telur dari peternak," katanya.
