Soal Green Deal, Mendag: Eropa Ingin Kesetaraan Harga Jual Produk
- Repro video.
VIVA – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan sisi lain dari Kesepakatan Hijau Uni Eropa (European Green Deal) yang akan mewajibkan 27 negara Eropa menerapkan pengurangan emisi karbon hingga nol pada 2050.
Lutfi menekankan, pada dasarnya Green Deal ini adalah bagian dari upaya Uni Eropa mendorong adanya pemerataan harga. Tujuannya agar harga-harga barang produksi negara di eropa bisa kompetitif dengan negara berkembang termasuk Indonesia.
"Green Deal ini adalah bagian dari pemerataan harga supaya harga barang-barang mereka yang mahal itu bisa kompetisi dengan barang-barang kita, negara berkembang, yang sebenarnya jauh lebih murah," kata dia saat di acara Ombudsman, Senin, 18 Oktober 2021.
Baca juga: 32 Proyek RI Senilai Rp150 T Ditawarkan ke Investor, Ini Daftarnya
Sebagaimana diketahui, melalui Green Deal, Uni Eropa menerapkan kebijakan seperti pajak karbon, reduksi emisi metana, revisi regulasi emisi rumah kaca, hingga aturan reduksi emisi pada bahan bakar terkait penerbangan.
Oleh sebab itu, Lutfi menekankan, persoalan ini harus bisa ditangani bersama-sama. Perlu adanya strategi dan kemahiran dalam berdiplomasi agar Indonesia dapat bisa tetap menjual barang-barang berkualitasnya ke Uni Eropa tanpa harus ada intervensi.
"Karena bagaimana kita kan negara berkembang, negara demokratis, musti menjamin daripada kesejahteraan rakyat kita. Jadi, ini masalah krusial yang sedang kita perjuangkan dari dua minggu lalu di sidang ASEAN, di sidang OECD dan G20," tegasnya.
Sebelumnya, Lutfi juga telah menyatakan bahwa Indonesia berpotensi sebagai negara superpower dunia dalam perdagangan karbon. Hal ini dipastikannya meskipun dia belum bisa menargetkan kapan itu terealisasi.
Ini disampaikannya saat menghadiri Dewan Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada awal bulan ini. Dia berbicara di sesi pleno Building a Green Future.
“Indonesia berpotensi menjadi carbon offset superpower di dunia melalui perdagangan karbon sukarela secara internasional," ungkap Lutfi.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia/Kemendag
- VIVA/Andry Daud
Untuk merealisasikan kapasitas ini, Lutfi menekankan kerja sama internasional diperlukan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka pengembangan kerangka regulasi kebijakan yang efektif.
Lutfi juga secara tegas menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Paris Agreement. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan carbon pricing.
Pada sesi Building a Green Future ini juga dibahas upaya mendorong agenda pemulihan ekonomi yang kini juga dikemas untuk mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau, inovasi, dan peluang ekonomi baru bagi para pekerja.
Untuk mencapai upaya pemulihan ekonomi yang dipadukan dengan pencapaian target net zero emission, tentunya memerlukan kerja sama internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa inisiatif yang diluncurkan beberapa negara.
Misalnya, dia menyebutkan Green Deal di Uni Eropa, Build Back Better World diantara negara-negara anggota G7, Beyond Zero initiative di Jepang dan Blue Dot Network antara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.
"Kerja sama internasional diperlukan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka pengembangan kerangka regulasi kebijakan yang efektif,” ujarnya.
