Kunjungi Lokasi IKN, Kepala Bappenas Ungkap Rencana Pengembangannya
- Bappenas
VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi titik penting lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hari ini, Kamis, 27 Januari 2022.
Lokasi yang dikunjungi merupakan titik nol pembangunan IKN, yang merupakan lokasi Istana Negara, kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, hingga Bendungan Sepaku Semoi yang membendung Sungai Tengin dan merupakan penyuplai air baku untuk IKN serta Balikpapan.
Selain Menteri PPN, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Juga hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani.
“Pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yakni pertama Kawasan Pengembangan IKN atau KP IKN dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare. Kedua, Kawasan IKN atau K-IKN dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare. Ketiga, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare,” ujar Suharso, dalam keterangan resmi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa hari ini mengunjungi titik penting lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara.
- Kementerian PPN/Bappenas
Adapun pembangunan IKN akan dilaksanakan dengan delapan prinsip utama. Pertama, mendesain sesuai kondisi alam. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, terhubung, aktif, dan mudah diakses. Keempat, rendah emisi karbon. Kelima, sirkuler dan tangguh. Keenam, aman dan terjangkau. Ketujuh, nyaman dan efisien melalui teknologi. Kedelapan, peluang ekonomi untuk semua.
“Saya kira masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka,” ujarnya.
Sementara, terkait dengan infrastruktur, selain Bendungan Sepaku Semoi. Pemerintah berencana membangun infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan dan fasilitas umum serta kebutuhan dasar lainnya. Pembangunan IKN akan dilakukan hingga 2024.
“Yang kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility yaitu air, listrik dan sebagainya, kemudian Istana Negara, Gedung MPR, DPR, DPD RI. Gedung Mahkamah Agung, yang kita sebut dengan tripraja itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Optimis kita, saat ini kita sedang menyelesaikan jalan logistik, tadi saya sudah melihat juga, percepatannya luar biasa,” tutup Suharso.
